Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.
Kota Gorontalo- Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi kerja pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) se-Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Bone Bolango dalam yang melaporkan hasil pengawasan melalui aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) dengan cepat. Hasilnya, Gorontalo berhasil mendapatkan peringkat keempat tercepat dalam pelaporan Siwaslu secara nasional.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif (Sigap) dilahirkan untuk efisiensi dan dokumentasi data pengawasan partisipatif. Seluruh Bawaslu provinsi kabupaten kota tidak perlu kirim data dokumen fisik ke Bawaslu RI.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo membandingkan data tingkat pelanggaran Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah pada 17 provinsi di 115 kabupaten dan 39 kota dengan Pilkada 2020 di 270 daerah untuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kepada jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya berdasarkan data MK Senin (21/12/2020) pukul 16:00 WIB, terdapat beberapa peserta pilkada bupati dan wali kota mengajukan permohonan sengketa ke MK
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan kerja sama penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP), Senin (21/12/2020). Kerja sama ini dalam upaya pelaksanaan pembinaan idiologi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kepemiluan.
Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan gelaran Pilkada 2020 belum usai, masih ada pertarungan terakhir yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan 2020 (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Maka dari itu, Bawaslu daerah diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menghadapi sengketa hasil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengakui masyarakat sangat mematuhi aturan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan covid-19 saat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak pada 9 Desember lalu. Hal tersebut menurutnya bertolak belakang dengan kondisi saat tahapan kampanye yang masih banyak terjadi pelanggaran.
 |
