Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan kepada jajaran Bawaslu se-Indonesia untuk tetap menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu meskipun tahun 2021 hingga 2024 tidak ada pemilihan (pilkada).
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengharapkan ada kolaborasi dan sinergi jajaran penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kalsel demi menghasilkan pemilihan yang berkualitas, Selasa (30/03/2021).
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengusulkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan DKPP, Peraturan KPU (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam penanganan pelanggaran penyelenggara ad hoc.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan tingginya penanganan pelanggaran soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) menunjukan kerja divisi penanganan pelanggaran Bawaslu cukup efektif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan rapat penyusunan petunjuk teknis (juknis) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu. Latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini sebagai evaluasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan amanat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca putusan MK atas Pilkada 2020 terkait 15 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan 1 Penghitungan Suara Ulang, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melihat Bawaslu dan KPU harus segera bersiap diri. Salah satunya, dia melihat simulasi PSU perlu dilakukan agar semua berjalan lebih baik dari sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme pengaktifkan kembali Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedang dirumuskan. Pengawas ad hoc (sementara) tersebut, menurutnya bakal bertugas mengawasi jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU segera mengeluarkan jadwal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan MK. Hal tersebut menurutnya supaya Bawaslu bisa segera bergerak melakukan kerja-kerja pengawasan di beberapa daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menganalisa 16 permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan kajian Divisi Hukum Bawaslu ada tiga jenis masalah penyebab dilakukannya PSU yaitu terkait Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT/DPTB), kesalahan administrasi, dan pidana.