• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Rabu, 31 Maret 2021 - 15:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan kepada jajaran Bawaslu se-Indonesia untuk tetap menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu meskipun tahun 2021 hingga 2024 tidak ada pemilihan (pilkada).

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Rabu, 31 Maret 2021 - 00:00 WIB

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengharapkan ada kolaborasi dan sinergi jajaran penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  Kalsel demi menghasilkan pemilihan yang berkualitas, Selasa   (30/03/2021).

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 30 Maret 2021 - 17:28 WIB

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengusulkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan DKPP, Peraturan KPU (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam penanganan pelanggaran penyelenggara ad hoc.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 30 Maret 2021 - 10:15 WIB

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan tingginya penanganan pelanggaran soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) menunjukan kerja divisi penanganan pelanggaran Bawaslu cukup efektif.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Senin, 29 Maret 2021 - 19:43 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan rapat penyusunan petunjuk teknis (juknis) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu. Latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini sebagai evaluasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan amanat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Senin, 29 Maret 2021 - 07:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca putusan MK atas Pilkada 2020 terkait 15 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan 1 Penghitungan Suara Ulang, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melihat Bawaslu dan KPU harus segera bersiap diri. Salah satunya, dia melihat simulasi PSU perlu dilakukan agar semua berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 26 Maret 2021 - 18:38 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme pengaktifkan kembali Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedang dirumuskan. Pengawas ad hoc (sementara) tersebut, menurutnya bakal bertugas mengawasi jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 26 Maret 2021 - 18:17 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU segera mengeluarkan jadwal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan MK. Hal tersebut menurutnya supaya Bawaslu bisa segera bergerak melakukan kerja-kerja pengawasan di beberapa daerah.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 26 Maret 2021 - 18:11 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Kamis, 25 Maret 2021 - 08:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menganalisa 16 permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan kajian Divisi Hukum Bawaslu ada tiga jenis masalah penyebab dilakukannya PSU yaitu terkait Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tetap Tambahan  (DPT/DPTB), kesalahan administrasi, dan pidana.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text