• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meminta KPU segera menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pencalonan DPD RI Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Banyaknya akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU menjadi  tantangan Bawaslu dalam pengawasan konten internet dalam kampanye Pemilu 2019. Akun tidak resmi  justru berpotensi menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memperkuat kerja sama dengan beberapa lembaga negara dalam mengawasi konten internet dalam Pemilu 2019. Hal itu untuk mencegah, mengawasi dan menindak konten hoaks dan ujaran kebencian terkait pemilu di internet.
Banggai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan rekrutmen pengawasan TPS memprioritaskan anak kampung sini (akamsi) atau warga setempat. Hal itu dituturkannya dalam sambutannya di kantor Bawaslu Banggai, Sabtu (12/1/2019).
 
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Ingatkan ASN Netral dalam Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral untuk bersikap dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2019. Menurut Abhan, sangat tidak bijaksana jika status ASN dan jabatan dimanfaatkan untuk memihak calon tertentu.

Share

Bawaslu Akan Kaji Laporan Kuasa Hukum OSO di Sentra Gakkumdu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang disampaikan kuasa hukum Osman Sapta Odang (OSO), Herman Kadir, terhadap KPU RI.

Share

Bawaslu Berkomitmen Terus Menjaga Netralitas dalam Pelaksanaan Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019, Bawaslu sampai jajaran ketingkat bawah berkomitmen menjaga netralitas dan integritas sebagai pengawas Pemilu.

Share

PENGAWASAN KOTAK SUARA PEMILU 2019: BAWASLU MINTA KPU ANTISIPASI PAPARAN AIR DAN KEBAKARAN

Gudang penyimpanan kotak suara milik KPU Kabupaten Badung, Bali mengalami kerusakan. Hujan deras yang terjadi pada 8 Desember 2018 menyebabkan tembok pembatas parit dekat gudang penyimpanan jebol sehingga luapan air masuk ke gudang penyimpanan logistik Pemilu. Hal ini menyebabkan kerusakan kotak suara dan bilik suara.

Share

Bawaslu - PPATK Kerjasama Khusus Awasi Dana Kampanye

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjelang Pemilu Tahun 2019.

Share

Pencegahan Salah Satu Kunci Kurangi Pelanggaran

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pencegahan adalah salah satu kunci untuk mengurangi pelanggaran Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat menerima Kunjungan Perwakilan Asia Democracy Network (ADN), di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, (17/12/2018).

Share

Bawaslu Terima Kunjungan Asia Democracy Network

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendapat kunjungan dari perwakilan Asia Democracy Network (ADN), Senin, (17/12/2018). Perwakilan tersebut diterima langsung oleh Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu RI. Dalam kunjungannya ADN ingin belajar dan mengetahui Pemilu yang ada di Indonesia.

Share

Inilah Peran Penting Media Dalam Pengawasan Pemilu

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Muhammad Afifuddin, menyatakan, media sangat membantu Bawaslu dalam menginformasikan apa yang boleh dan tidak boleh dalam pemilu. Sementara tugas Bawaslu sendiri adalah mengawasi apa yang tidak boleh.

Share

Bawaslu Apresiasi KPU dan Beri Catatan untuk Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi kinerja KPU yang telah menyelesaikan DPTHP-2 Pemilu 2019, dan memberikan sejumlah syarat terkait perbaikan penyempurnaan DPT Pemilu 2019.

Share

Penyelenggara Mesti Jaga Kepercayaan Publik

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan kepercayaan publik  terhadap penyelenggara pemilu harus dijaga. Hal tersebut guna memastikan proses pemilu ini berkualitas dan bermartabat serta menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Share

Halaman

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 09:30 WIB
Tempat :
Ruang. VidCon, Mabes POLRI
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019