Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Pengumuman Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Jabatan 2017 - 2022 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2016 BAWASLU RI Bawaslu Menempati Posisi ke 5 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural Tahun 2016 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas

Press Release

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sabtu, 5 Desember 2015 12:12 WIB

POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

Senin, 30 Maret 2015 15:02 WIB

Jakarta, BAWASLU – Dalam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ya

Regulasi

SOP 0081/BAWASLU/SJ/OT.03/IV/2017
Tentang:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Unduhan
SOP 0080/BAWASLU/SJ/OT.03/IV/2017
Tentang:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Unduhan
Keputusan Sekjen Nomor 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017
Tentang:
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum
Unduhan
Perbawaslu No.1 Tahun 2017
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
Unduhan
151/KPU/II/2017
Tentang:
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Unduhan
Perbawaslu No. 14 Tahun 2016
Tentang:
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu 13 TAHUN 2016
Tentang:
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTARSI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu No. 10 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
0360/KBAWASLU/HK01.00/xr/2016
Tentang:
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN
Unduhan
Perbawaslu No. 13 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.
Unduhan
  • Kamis, 25 Mei 2017 21:22 WIB

    Mamuju, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan  kepada   para   stakeholders   dan   pengawas   pemilu   dari   tingkat kabupaten/kota sampai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar malam Penganugerahan Bawaslu Sulbar Award 2017 di d’Maleo Hotel, Mamuju, Kamis (25/5).

  • Rabu, 24 Mei 2017 21:30 WIB

    Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2017 menghasilkan Piagam Bandung yang berupa komitmen bersama antara Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam membangun sinergitas mengawal pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

  • Rabu, 24 Mei 2017 01:23 WIB

    Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Pengawas Pemilu, Kejaksaan, dan Kepolisian terus melakukan upaya penguatan sinergitas dalam rangka mengawal Pemilu di Indonesia. Guna mengevaluasi kinerja Sentra Gakkumdu, Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Arya Duta Bandung sejak Selasa (23/5) hingga Kamis (25/5).

  • Selasa, 23 Mei 2017 20:13 WIB

    Bogor, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu RI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2016. Laporan tersebut disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,  Selasa (23/5).

  • Selasa, 23 Mei 2017 17:23 WIB

    Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan Bawaslu, Bagian Hukum Bawaslu RI menggelar kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg). Simpeg merupakan manajemen kepegawaian yang didukung dengan data informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu, serta berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

  • Senin, 22 Mei 2017 18:27 WIB

    Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak 2018) dan Pemilihan Umum (Pemilu Serentak 2019) mendatang, Pengawas Pemilu dari Pusat sampai ke tingkat paling bawah harus saling berkolaborasi.

  • Selasa, 19 Juli 2016 11:12 WIB

    Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI. Usulan tambahan senilai Rp139.7 miliar itu dialokasikan untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tambahan kewenangan Bawaslu sesuai tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

     

  • Selasa, 20 Januari 2015 18:05 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sistem proporsional terbuka yang dinilai mampu memperkuat sistem demokrasi di berbagai aspek, pada kenyataanya adalah sebaliknya. Sistem tersebut justru menghambat penguatan sistem demokrasi itu sendiri. Yang diuntungkan adalah calon yang memiliki popularitas yag tinggi.

  • Rabu, 8 Juli 2015 14:04 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai lembaga yang membawa aspirasi masyarakat, DPRD diminta untuk turut mengawasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Ferdinand ET Sirait ketika menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Muko-Muko, Rabu (8/7).

  • Sabtu, 20 Februari 2016 10:29 WIB

    Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menyikapi proses penyusunan anggaran Tahun 2017 yang akan dimulai beberapa waktu mendatang, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menggelar Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubal Tahun 2017 di Yogyakarta, Jumat (19/2). Rapat yang mengundang seluruh Ketua Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat seluruh Indonesia tersebut salah satunya dimaksudkan agar Bawaslu memiliki program-program kegiatan berkualitas yang memberi dampak besar pada makin baiknya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan.

  • Kamis, 2 Februari 2017 08:36 WIB

    Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu kembali menargetkan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Sebagaimana di tahun 2015, Bawaslu menerima predikat WTP setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

     

  • Kamis, 4 Desember 2014 16:22 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, mengatakan  perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye tentang belanja iklan dan spot iklan selama masa kampanye pilpres 2014. Pasalnya belum ada sanksi tegas terhadap calon kandidat (peserta pemilu) yang telah melanggar.

  • Rabu, 28 September 2016 22:33 WIB

    Ambon, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Ketua Bawaslu Muhammad berharap agar Walikota dan Wakil Wakil Walikota Ambon yang terpilih nanti bukan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

  • Sabtu, 17 September 2016 09:17 WIB

    Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan media gathering Bawaslu dengan awak media, Jumat (16/9) di gedung kuliah bersama Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo dan Ibu Juhana, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud NS.

  • Jumat, 9 September 2016 23:51 WIB

    Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.

  • Jumat, 2 September 2016 00:03 WIB

    Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.

  • Selasa, 30 Agustus 2016 11:36 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.

    “Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).

  • Senin, 29 Agustus 2016 17:56 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

  • ILM BAWASLU Mendengar
    ILM BAWASLU Mendengar
  • Konpers dan Pisah Sambut Bawaslu 2017-2022
    Konpers dan Pisah Sambut Bawaslu 2017-2022
  • Pelantikan Pimpinan Bawaslu RI Periode 2017 - 2022
    Pelantikan Pimpinan Bawaslu RI Periode 2017 - 2022
  • Menuju Bawaslu Awards 2017
    Menuju Bawaslu Awards 2017
  • Bawaslu Raih PR Indonesia Awards 2017
    Bawaslu Raih PR Indonesia Awards 2017
  • Tutorial Layanan Informasi Publik Bawaslu
    Tutorial Layanan Informasi Publik Bawaslu
  • ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PILKADA 2017
    ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PILKADA 2017
  • ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA 2017
    ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA 2017
  • Profil Pilkada Sulbar 2017
    Profil Pilkada Sulbar 2017