• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan menilai, perlu menyempurnakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) karena IKP merupakan salah satu pedoman untuk merumuskan strategi pencegahan pelanggaran pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu memproses 3113 temuan dan laporan dugaan pelanggaran per tanggal 12 Juli 2018. Sebanyak 2038 kasus ditemukan oleh jajaran pengawas sementara 1095 kasus dilaporkan oleh masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rata-rata 49 persen. Persentase partisipasi pemilih tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 84 persen.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Tujuannya, untuk pengembangan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat demi menciptakan kader pengawasan yang andal.

Mitra PPL Dinilai Tak Punya Dasar Hukum

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kemendagri menilai Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Karenanya, Bawaslu disarankan membentuk aturan mengenai lembaga tersebut. Dalam UU No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiayaan negara terhadap Mitra PPL. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu.

Share

Jika Berbelit, Batalkan Mitra PPL

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pemerintah diminta memberi kepastian setuju atau tidaknya terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), termasuk pencairan anggaran yang dibutuhkan. Peneliti Perluden Veri Junaedi meminta pemerintah untuk tidak berbelit-belit karena kepastian Kemendagri akan membuat Bawaslu memiliki banyak ruang untuk menata proses pengawasan. Selain itu juga akan memberi waktu bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat strategi baru dalam pengawasan.

Share

Awas!!! Dana Bansos dan Hibah Diselewengkan

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kekhawatiran akan ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian atau lembaga yang dipegang oleh para incumbent semakin kuat. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Djaka Badranaya, mengusulkan pencairan dana bansos dan hibah dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2014. "Saat ini banyak anggota DPRD yang maju sebagai caleg kembali dan menghindari terjadinya penyelewengan," ujar Djaka.

Share

Nasrullah : Perpres Tak Perlu Tunggu Mitra Bawaslu Berbadan Hukum

Jakarta, Awaslupadu.Com - Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) usulan Bawaslu, telah memuat rancangan struktur organisasi, kebutuhan anggaran dan sejumlah persyaratan lain. "Tidak tepat jika lanjutan pembahasan Perpres terkait, Kemendagri meminta Bawaslu membentuk badan hukumnya terlebih dahulu,"jelas Anggota Bawaslu, Nasrullah.

Share

Penanganan Pelanggaran Pemilu Disimulasikan dalam Rakernis di Batam

Jakarta, Bawaslu – Pemilu 2014 tantangannya sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena itu, jajaran pengawas Pemilu diharapkan mempunyai kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi harapan terbesar masyarakat untuk suksesnya pengawasan Pemilu 2014 ada di pundak para pengawas Pemilu.

Share

Awas!!! Preman Politik Berkeliaran

Jakarta, Awaslupadu.Com - Menjelang Pemilu 2014, kerap hadir "preman" politik di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) yang meresahkan warga pemilih. Bawaslu diminta untuk dapat melindungi para warga pemilih agar dari gangguan para "preman" politik tersebut agar warga bisa menggunakan hak pilihnya tanpa pengaruh intimidasi dari pihak mana pun.

Share

Lebih dari Lima Ribu Warga Jambi Belum Masuk DPT

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan ada temuan baru tentang sejumlah warga yang tidak dimasukkan ke dalam DPT. Hingga hari ini tercatat ada sekira 5.993 warga yang tidak tercatat dalam DPT. "Diantaranya ditemukan di Provinsi Jambi, ribuan warga tersebut terdeteksi berada di Desa Tuo Merangin, Dusun Sungai Tebal dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Provinsi Jambi," ungkap Daniel, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (13/2).

Share

Bawaslu Minta Prioritaskan Perpres Mitra PPL

Jakarta, Awaslupadu.Com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menegaskan pentingnya Mitra Panitia Pengawas Lapangan (Mitra PPL) untuk mengantisipasi tingginya kecurangan saat proses pemungutan suara. "Kami akan desak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Anggaran Mitra PPL. Perpres harusnya sudah bisa keluar awal Maret,”

Share

Bawaslu Panggil 10 Kementerian untuk Klarifikasi Penggunaan Dana Bansos

Jakarta, Bawaslu – Sejumlah aktivis ormas mensinyalir adanya politisasi dana bantuan sosial (bansos) pada 10 kementerian dalam Pemilu 2014. Karena itu, Bawaslu sudah memanggil 10 kementerian itu dalam rangka mengklarifikasi penggunaan dana bansos di kementerian tersebut. Hingga Jumat (14/2), sudah ada enam kementerian yang memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait penggunaan dana bansos.

Share

Kemendagri Ajukan Syarat Untuk Setujui Dana Saksi

Jakarta, Awaslupadu.Com - "Kita memberikan syarat untuk mengeluarkan rekomendasi adanya dana saksi pada pemilu 2014. Bila tidak memenuhi syarat itu, kami tak akan mengeluarkan rekomendasi soal dana saksi. Dan sudah menyampaikan dua hal penting terkait dana saksi," ucap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ‘Pemantapan Persiapan Pemilu 2014’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (12/2).

Share

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Bogor
Waktu:
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Bogor
Waktu:
Selasa, 26 Juni 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Merlynn Park Hotel - Jakarta
Waktu:
Rabu, 2 Mei 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu