• English
  • Bahasa Indonesia

Banjarbaru, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan mengingatkan pengawas pemilu untuk menumbuhkan semangat kebersamaan antar pengawas Pemilu, mencegah dan mengantisipasi semua paham dan tindakan radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan masyarakat.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu- Jelang masa kampanye pada 23 September mendatang, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan para ASN untuk tidak terlibat dalam segala aktivitas kampanye peserta Pemilu 2019, baik calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 1.400.931 kegandaan data pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 melalui proses pencermatan selama 10 hari pascarekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2019, 5 September 2018 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merekomendasikan perpanjangan waktu kepada KPU terkait perbaikan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 hingga 26 September 2018.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menegaskan iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop adalah iklan layanan masyarakat, bukan kampanye. Hal itu disebabkan tahapan kampanye Pemilu 2019 dimulai 23 September 2018.

DKPP: DPK dan DPKTb Rawan Disalahgunakan

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai, daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar  pemilih khusus tambahan (DPKTb) di Pemilu 2014 sangat rawan disalahgunakan. Sebab, ketidakjelasan jumlah DPK maupun DPKTb  sangat rawan digunakan oknum tertentu untuk memenangkan caleg atau partai tertentu.

"Karena, dengan DPK dan DPKTb ini enggak jelas jumlahnya. Yang penting orang ke TPS (tempat pemungutan suara) bawa KTP," kata Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Share

Permintaan Surat Suara Melonjak, Parpol Khawatirkan Penyalahgunaan

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Sejumlah partai politik mengkhawatirkan melonjaknyapermintaan tambahan surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah tanpa berita acara yang jelas. Alasannya, surat suara tersebut sangat rawan dijadikan alat kecurangan Pemilu legislatif.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, KPU tidak boleh sembarang mengirim tambahan kertas suara tanpa merujuk pada data DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itu sangat berpotensi disalahgunakan oknum penjahat Pemilu.

Share

Ditanya Soal Klarifikasi SBY, Ini Jawaban Bawaslu

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dalam undangan klarifikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu sudah diwakili oleh pengurus Partai Demokrat lain, pada akhir pekan silam. Keterangan yang disampaikan tersebut sudah dianggap sebagai keterangan partai.

Ini menjawab soal isu yang berkembang di masyarakat bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir saat diminta klarifikasi oleh Bawaslu terkait dengan laporan masyarakat soal penggunaan fasilitas negara yang dipakai oleh Presiden RI tersebut.

Share

Bawaslu Libatkan Pemda dan Masyarakat Bersihkan APK

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa dalam rangka menjaga masa tenang dan hari pemungutan suara, pihaknya akan mengambil langkah inisiatif untuk membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang.

“Bawaslu akan melakukan pembersihan, bukan lagi penertiban terhadap alat peraga kampanye dan bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sebelum hari H,” 

Share

Terindikasi Tidak Netral, Bawaslu, KPU, DKPP Beri Warning KPU Daerah

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu–  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengungkapkan bahwa ada beberapa laporan dari partai politik kepada pihaknya, bahwa jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)  di daerah menawarkan jasa kepada caleg dan parpol setempat untuk menang dalam Pemilu 2014 mendatang.

Atas laporan tersebut, Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak angkat bicara. Husni mengatakan, jika terbukti ada tindakan semacam itu yang dilakukan oleh aparatnya, maka pihaknya tidak akan memberikan perlindungan terhadap KPU seperti itu.

Share

KFMP Nilai 9 Caleg Tak Layak Dipilih

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Koalisi Frekuensi Milik Publik (KFMP), sebuah koalisi antara beberapa lembaga swadaya masyarakat dan pemantau Pemilu, mengumumkan 9 nama caleg yang tidak layak dipilih pada Pemilu 2014 mendatang dengan alasan mereka terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, dan sebagainya.

Share

Bawaslu: Kampanye di Masa Tenang, Itu Pelanggaran Keras

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Memasuki masa tenang pemilu, Minggu (6/4) hingga Selasa (8/4), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghimbau agar peserta pemilu tidak melakukan aktivitas kampanye maupun kegiatan politik. Bawaslu tidak segan-segan mengeluarkan sanksi yang berat jika ada yang melanggar ketentuan ini.

“Kami himbau peserta pemilu menahan diri pada masa tenang dan tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun termasuk aktivitas politik yang dapat mengganggu tahapan masa tenang,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Share

Setneg Penuhi Panggilan Bawaslu

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Kementrian Sekretariat Negara, Jumat (4/4) malam, memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan dugaan penggunaan fasilitas negara oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye terbuka Pemilu 2014. 

Kementrian Sekretariat Negara yang diwakili Sekretaris Kementrian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands dan Kepala Sekretariat Presiden Nanang Djuana Priadi mendatangi ke kantor Bawaslu Jumat (4/4) sekitar pukul 20.10 wib. 

Share

Bawaslu Siap Diskualifikasi Parpol ‘Bandel’

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu – Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Kampanye Parpol di Televisi mengumumkan 11 stasius televisi dan delapan partai politik, yang melanggar jumlah spot iklan kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU dalam konferensi pers, di Gedung Bawaslu, Jumat (4/4).

Diantara delapan partai yang melanggar, empat Partai yakni, Golkar, Gerindra, Hanura dan Nasdem menjadi partai yang terus melanggar iklan kampanye. Berdasarkan data dan fakta tersebut, Bawaslu memperingatkan kepada partai politik untuk tidak main-main dengan pelanggaran tersebut. Jika terus melanggar, Bawaslu siap mengeluarkan rekomendasi sanksi administrasi tertinggi.

Share

Terus Melanggar Jumlah Spot, KPI Rekomendasi Cabut Ijin Siaran Televisi

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui gugus tugas pengawasan kampanye di televisi sedang mempersiapkan rekomendasi pencabutan ijin siaran televisi yang tetap melanggar jumlah spot iklan kampanye yang sudah di atur di Peraturan KPU.

Share

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 19:30 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 18:30 WIB
Tempat :
Berita Satu, Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 10:30 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 17:30 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 20 September 2018 - 18:30 WIB
Tempat :
TV ONE, Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu