• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan menilai, perlu menyempurnakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) karena IKP merupakan salah satu pedoman untuk merumuskan strategi pencegahan pelanggaran pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu memproses 3113 temuan dan laporan dugaan pelanggaran per tanggal 12 Juli 2018. Sebanyak 2038 kasus ditemukan oleh jajaran pengawas sementara 1095 kasus dilaporkan oleh masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rata-rata 49 persen. Persentase partisipasi pemilih tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 84 persen.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Tujuannya, untuk pengembangan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat demi menciptakan kader pengawasan yang andal.

SDM Mesin Pengerak Roda Organisasi

altJakarta, Bawaslu -Kepala Bagian Sumber Daya Menusia (SDM) Badan Pengawas Pemilu RI Roy Siagian mengatakan, aset utama suatu organisasiatau lembagaterutama lembagaseperti Lembaga Pengawas Pemilu. Karena masa depan dan kelestarian Lembaga Pengawas Pemilutergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM, serta sinergi antara SDM dengan penggerak roda organisasi dan juga pengelolaan yang efektif SDM yang ada dalam organisasi pengawasan.

Share

Malaysia Pun Belajar Mengawasi Pemilu ke Indonesia

altJakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kedatangan rombongan dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang didampingi juga oleh Lingkar Indonesia Membangun, di Jakarta, Senin (23/6). Rombongan diterima oleh Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron dan Nelson Simanjuntak.

Share

Antara Politik dan Korupsi Berhubungan Erat

altYogyakarta, Badan Pengawas Pemilu– Tidak bisa dipungkiri politik sangat erat kaitannya praktik korupsi di Indonesia. Dari data yang didapatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa sekitar 300 kepala daerah tersangkut kasus korupsi, 10 diantaranya merupakan Gubernur.

Share

Kepala Daerah Dukung Capres dan Cawapres, Itu Catatan Besar !

altYogyakarta, Badan Pengawas Pemilu– Fenomena dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlibat dalam usaha pemenangan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden dinilai tidak tepat dan tidak etis. Pada hakikatnya, Kepala Daerah dan wakilnya bertugas dan fokus untuk membangun daerahnya bukan ikut-ikutan berpolitik.

Share

Gubernur DIY Harapkan Presiden Terpilih Junjung Etika dan Moral

altYogyakarta, Bawaslu- Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pilpres dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan dalam rangka tercapainya tujuan nasional.

Share

Kontestasi Pilpres Hanya Politik Bukan Pemicu Konflik

altYogyakarta, Badan Pengawas Pemilu– Persaingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014 yang menghadirkan dua pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla, dinilai sangat sengit dan berpotensi menimbulkan konflik di tingkat akar rumput (grassroot).

Share

Berkampanye di KA, ‘Oneng’ Beri Keterangan ke Bawaslu

Jakarta, Bawaslu– Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye dengan penggunaan fasilitas negara/pemerintah ketika membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar di commuter line dari Stasiun Pondok Cina samp

Share

Bawaslu Terima Laporan Dugaan Pelanggaran

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Saling lapor antara dua pasangan calon presiden dan wakil Presiden terus terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (20/6) kembali menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Share

Banyak Pasal ‘Mati’ di UU Pilpres

altYogyakarta, Badan Pengawas Pemilu– Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar menilai banyak pasal dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ‘mati’ dan tidak bisa diterapkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014.

Share

Bawaslu: Perlakukanlah Rakyat secara Manusiawi dalam Pemilu

altYogyakarta, Bawaslu- Cara pandang orang-orang yang sengaja mendesain disharmoni antar suku, antar agama adalah orang orang yang tidak mampu memahami bahwa Pemilu ini milik rakyat. Orang-orang tersebut tidak paham bagaimana cara memperlakukan rakyat secara manusiawi, yang telah hilang dalam praktik kepemiluan di Indonesia.

Share

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Bogor
Waktu:
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Bogor
Waktu:
Selasa, 26 Juni 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Merlynn Park Hotel - Jakarta
Waktu:
Rabu, 2 Mei 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu