• English
  • Bahasa Indonesia

Usulan Mitra PPL Tidak Jelas, Bawaslu Sesalkan Sikap Pemerintah

Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu, Muhammad menyesalkan sikap pemerintah karena tidak memberikan respon yang baik terhadap usulan anggaran bagi mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Padahal, mitra PPL tersebut dipersiapkan untuk menjaga proses pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 di tempat pemungutan suara (TPS).

Sikap pemerintah yang belum menyetujui anggaran mitra PPL itu dinilai semakin membuka lebar peluang pelanggaraan pada hari H pemungutan suara. “Kami menyesalkan sikap pemerintah, karena tidak memberikan support. Sebelumnya, ketika rapat dengan Menkopolhukam dan Mendagri, sudah jelas pemerintah memberikan dukungan, dan segera menyiapkan Perpres sebagai payung hukum. Saya hadir dalam rapat itu, tapi sekarang sepertinya pemerintah tidak mendukung pengawasan Pemilu,” kata Muhammad kepada wartawan di ruang kerjanya di Jakarta, Jumat sore (21/2).

Menurut Muhammad, apabila pemerintah tetap pada sikapnya dan tidak mengabulkan usulan tambahan anggaran untuk mitra PPL, maka Bawaslu lebih menggencarkan sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Hingga saat ini, sejumlah lembaga non pemerintah sudah menjalin nota kesepahaman dengan Bawaslu untuk pengawasan Pemilu 2014.

Lembaga yang sudah menjalin kerjasama itu antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah. Sejumlah lembaga lainnya segera menyusul bekerjasama dengan Bawaslu, termasuk dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelibatan mahasiswa perguruan tinggi dan siswa SLTA.

Muhammad menilai, jika pengawasan tidak dilakukan di seluruh TPS, maka berbagai pelanggaran saat pemungutan dan penghitungan suara sangat mungkin terjadi. “Faktanya, pada Pemilu 2009, banyak gugatan yang muncul bersumber dari penghitungan suara di TPS. Nah, Bawaslu dan Panwaslu tidak disyaratkan ada di setiap TPS, karena Undang-undangnya memang tidak mensyaratkan itu,” ujarnya.

Dengan terbatasnya personil pengawas Pemilu, Bawaslu aktif menggencarkan program kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung gerakan sejuta relawan pengawas Pemilu. Rekruitmen relawan dilakukan jajaran pengawas Pemilu, mulai di tingkat pusat hingga di tingkat PPL yang ada di desa/kelurahan.

Bawaslu provinsi diminta melakukan kunjungan ke kampus-kampus dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya. Demikian juga Panwaslu kabupaten/kota melakukan safari ke SLTA. Sementara setiap anggota Panwaslu Kecamatan dan PPL di seluruh Indonesia diminta untuk merekrut 5 orang sebagai relawan pengawas Pemilu. Relawan ini nantinya akan diberikan pelatihan di wilayah masing-masing, baik berupa tatap muka langsung atau melalui modul yang sudah disiapkan. *** (hms/rs/sap)

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu