Boalemo, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ketua Panwas Boalemo, bersama jajaran dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian Daerah Boalemo, dan Kejaksaan Tinggi Boalemo, melakukan supervisi langsung ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Rabu (15/2). Boalemo menjadi salah satu daerah yang disorot oleh penyelenggara setempat disebabkan rawan terjadinya konflik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Siti Haslina Said. Siti menjelaskan, sebelumnya sempat terjadi kerusuhan di Boalemo disebabkan ada satu pasangan calon (paslon) yang dibatalkan pencalonannya karena tidak memenuhi syarat.
Sebelumnya KPU telah menetapkan tiga paslon pada Pilkada Boalemo, dua dari jalur independen dan satu diusung partai politik yang merupakan petahana. Namun berdasarkan putusan MA Nomor. 570 K/TUN/Pilkada/2016 Tahun 2017, MA mengabulkan gugatan dari salah satu paslon atas paslon petahana yang telah melanggar Undang-Undang Pilkada.
“Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dan juga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan maupun merugikan paslon. Pasal ini yang dilanggar oleh paslon petahana,” jelas Siti.
Panwas Boalemo, ujar Siti, sebelumnya telah mengingatkan hal tersebut namun tidak ditindaklanjuti. Alhasil, paslon petahana dibatalkan pencalonan oleh KPUD Boalemo berdasarkan putusan MA.
“Meski sebelumnya ada kasus di Boalemo namun pelaksanaan pemungutan suara di Boalemo berlangsung dengan kondusif. Ini menjadi sejarah karena baru kali pertama di Boalemo, paslon tidak ada yang dari partai politik melainkan dari jalur independen. Kita tunggu saja hasilnya dari KPUD siapa yang menang,” ujar Siti.
Sementara untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo juga dinilai Siti berlangsung dengan aman dan tertib. “Hanya saja ada beberapa pemilih yang memilih di luar TPS nya tapi tidak terdaftar di DPT. Politik uang juga tidak ada,” pungkasnya.
Penulis/Foto: Abdul Hamid
Editor: Pratiwi
 |
 |
Webmail
