• English
  • Bahasa Indonesia

Reviu Persiapan RKA/KL Tahun 2015

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Biro Administrasi Sekretaris Jendral Bawaslu RI menggelar reviu penyusunan RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) bersama dengan 33 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi seluruh indonesia bertempat di Aula Hotel Millenium, Jakarta (15/7).

Penyusunan RKAKL 2015 akan dipercepat dikarenakan RAPBNP (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) juga dipercepat, kalau tahun lalu DIPA ditetapkan pada bulan desember maka DIPA untuk tahun anggaran 2015 akan ditetapkan pada bulan Oktober.

Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam sambutannya pada acara pembukaan yang juga dihadiri Ketua Bawaslu Muhammad beserta pimpinan Endang Wihdatiningtyas, Nasrullah, Nelson Simanjuntak dan para pejabat beserta staf di lingkungan Bawaslu RI. Turut hadir dalam kesempatan ini tim dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Walaupun disibukkan dengan kegiatan Pengawasan Pemilihan Presiden 2014 Bawaslu diminta untuk segera menyerahkan susunan RKA/KL 2015 maksimal tanggal 21 Juli 2014 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dengan sedikitnya waktu yang diberikan oleh Kementerian Keuangan terkait batas waktu pengumpulan RKAKL 2015 ini, Gunawan mengingatkan bahwa tanggal 18 dan 19 Juli adalah waktu rekap di Provinsi, sehingga para kasek di lingkungan Bawaslu diusahakan harus sudah berada di Provinsinya masing-masing demi mengawal rekap Provinsi Pilpres 2014.

“Dengan padatnya jadwal Pengawasan Bawaslu dalam mengawal rekapitulasi suara disemua tingkatan diharapkan bahwa jajaran kesekjenan di seluruh Provinsi bisa bertanggung jawab memberikan pelayanan yang maksimal guna kelancaran Pilpres 2014 ini,” tuturnya.

Prinsip penyusunan RKAKL 2015 ini juga berpedoman kepada kebijakan Bawaslu RI seperti anggaran Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, kemudian anggaran Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif, lalu Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, agar dalam penyusunan RKAKL ini didiskusikan dengan Pimpinan Bawaslu dimasing-masing Provinsi, juga tidak kalah pentingnya yaitu dokumen pendukung RKAKL seperti TOR dan RAB diharapkan dilampirkan sebagai dokumen pelengkap.

Terkait Pemilukada diharapkan kepada para kasek untuk berkordinasi dengan Pemda setempat guna memberikan informasi dalam pengalokasian dana terkait pengawasan Pemilukada, karena dalam Pemilukada anggaran yang digunakan adalah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sebagai tambahan bahwa Pagu anggaran telah disampaikan ke Bawaslu Pusat dan 34 Bawaslu Provinsi sesuai dengan jumlah Pemilukada dimasing-masing daerah juga letak geografis pada masing-masing Provinsi,” jelas Gunawan.

Dalam penggunaan anggaran yang terbatas tetapi tidak mengesampingkan kinerja Pengawasan Pemilu ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan diantaranya, yaitu dalam rangka Pengawasan Pemilu untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, juga instrumen pendukung untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sehingga peranan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu bisa maksimal untuk menciptakan demokrasi yang sehat di Negara Republik Indonesia, kemudian lanjut Nelson dalam sambutannya, walaupun Bawaslu masih dalam tahap pengembangan namun perlu dipertanyakan kembali kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita beri untuk Bangsa dan Negara ini terkait pengawasan Pemilu, kita harus bekerja serius dalam penggunaan anggaran Negara. Perencanaan yang serius dalam hal penggunaan anggaran terkait Pengawasan Pemilu adalah penting agar Bawaslu beserta jajarannya bisa mengikuti perkembangan dinamika Politik di Indonesia, tegasnya.  

Lalu dalam kesempatan yang sama Nasrullah menegaskan kembali fungsi dan tugas Bawaslu, yaitu aspek pencegahan, aspek penindakan dalam pelanggaran, Pengawasan partisipatif, penyelesaian sengketa Pemilu dan yang terakhir penyelesaian etik. Nasrullah berharap bahwa anggaran Bawaslu terkait pengawasan Pemilu di Indonesia baik Pileg, Pilpres dan Pilkada bisa mengacu dan mengikuti perkembangan Undang-Undang Pemilu.

Kembali ditegaskan oleh Endang Wihdatiningtyas, bahwa dalam penyusunan RKAKL harus dikomunikasikan kepada tiga Pimpinan di Bawaslu Provinsi, “Saya akan kroscek kepada seluruh Pimpinan di Bawaslu Provinsi, apakah sudah dikomunikasikan dengan baik terkait penyusunan anggaran tersebut”. Penyusunan anggaran ini penting dikomunikasikan dan dikerjakan oleh orang yang memiliki kemampuan di bidang penyusunan anggaran, guna terciptanya iklim yang kondusif dilingkungan Bawaslu, baik Pusat maupun Provinsi hingga ke jajaran yang terbawah. Tugas Pengawasan yang baik juga harus dibarengi dengan pertanggung jawaban anggaran yang baik pula,” lanjutnya.

Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Bawaslu beserta jajarannya  bahwa dalam Pilpres 2014 9 Juli lalu berjalan dengan aman dan damai sesuai dengan komitmen bersama bahwa penyelenggara Pemilu itu adalah komisioner bersama-sama dengan sekretariat dan sebagaimana kita ketahui bersama tugas pengawasan Pilpres 2014 belum selesai sampai KPU memutuskan nanti pada tanggal 22 Juli, terkait anggaran Muhammad menegaskan bahwa perencanaan yang baik itu sama dengan 50% keberhasilan jadi tinggal dibutuhkan 50% energi kita lagi difokuskan untuk mencapai keberhasilan.

“Kasek adalah jembatan bagi komisioner dengan pemerintah daerah juga apresiasi saya kepada kasek yang sudah menjaga netralitasnya”, tambahnya. Bukan hanya itu peran kasek juga sebagai pemberi masukan didalam Pengawasan Pemilu untuk komisioner, sebagai mana yang telah dilakukan oleh Sekjen Bawaslu RI dalam beberapa kesempatan, memberikan gagasan yang cerdas, yang progresif dalam Pengawasan Pemilu tapi tidak mengesampingkan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan operasional di jajaran Bawaslu agar berlangsung dengan baik,” tuturnya.

 

Penulis           : Wisnu Broto

Editor             : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu