• English
  • Bahasa Indonesia

Relawan Pengawas Pemilu : Mulai Dari KPPS Tidak Netral, Hingga TPS Dibuka Kembali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) tingkat nasional mengumumkan hasil sementara hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Jakarta, Rabu (9/7)

Dari beberapa temuan tersebut, kasus yang cukup mencolok yakni adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak netral dan menggunakan atribut pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Selain itu, ada juga TPS yang dibuka kembali setelah pukul 13.00, karena ada puluhan orang yang belum memilih.

Anggota Pokjanas GSRPP Toto Sugiarto mengatakan bahwa, relawannya menemukan indikasi keterlibatan pendukung capres dan cawapres nomor urut 1 terkait dengan dibukanya kembali TPS tersebut.

“TPS tersebut berada di sekolah Pelita Alam, Jatibening, Bekasi. Pada saat itu, ada sekitar puluhan orang yang belum mencoblos, hingga akhirnya TPS dibuka kembali. Diduga para pemilih ini merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 1,” ujar Toto.

Selain itu, GSRPP juga menemukan KPPS yang terindikasi tidak netral karena menggunakan atribut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Beksi, Jawa barat. Dalam waktu dekat, bukti foto, dan saksi akan segera disampaikan kepada Pengawas Pemilu untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, praktik politik uang juga masih banyak terjadi di beberapa daerah. Dua pasangan capres dan cawapres sama-sama memiliki kontribusi terhadap praktik money politics yang terjadi.

“Di provinsi Kepulauan Riau, ada laporan tim sukses pasangan nomor 2 melakukan bagi-bagi uang dan kampanye di rumah ibadah. Sementara itu, di Bali, tim sukses pasangan nomor 1 bagi-bagi uang Rp. 20 ribu kepada ibu-ibu PKK,” pungkas Toto.

 Koordinator Pokjanas GSRPP, Yusfitriadi mengungkapkan dalam waktu dekat laporan-laporan yang diberikan oleh relawan-relawan ini akan disampaikan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

“Kami hanya sekedar mengumpulkan informas terkait dugaan pelanggaran dalam pungut hitung. Selanjutnya, Bawaslu yang memiliki otoritas untuk menanganinya,” jelasnya.

 

Penulis        : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu