Mamuju, Badan Pengawasan Pemilu – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, ada dua indikator keberhasilan dari sebuah Pemilu, yaitu proses dan hasil. Pemilu dilaksanakan melalui sebuah proses yang akan menentukan sebuah hasil. Apakah dari proses yang dilakukan itu telah taat asas maupun aturan. Ketika proses awal tidak dilalui, dijalankan, dan diawasi dengan baik maka hasil dari Pemilu itu akan buruk.
“Kualitas dari sebuah pemilu sangat ditentukan oleh proses Pemilu itu sendiri,” ujar Dewi saat memberikan sambutan sebelum membuka secara resmi kegiatan Refleksi dan Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di D’Maleo Hotel Mamuju Sulawesi Barat, Sabtu (6/5).
Dewi menambahkan, proses adalah sesuatu yang bisa diprediksi melalui sebuah perencanaan yang matang, tahapan demi tahapan yang jelas, dan nantinya akan sampai pada tujuan yang diharapkan. Tetapi hasil tidak bisa diprediksi karena berkaitan dengan asas rahasia untuk semua pemilih. "Untuk sesuatu yang bisa diprediksi sejatinya tidak boleh ada kesalahan karena telah direncakan dengan baik," katanya.
Selain itu, mantan Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah itu mengapresiasi pertemuan Refleksi dan Evaluasi tersebut. Menurut Dewi, refleksi dan evaluasi adalah sebuah metode yang menunjukkan keterbukaan lembaga Bawaslu ini dengan meminta saran, kritik, dan masukan untuk melakukan perbaikan sebuah lembaga dan memperbaiki kinerja agar bisa lebih baik ke depan. “Salah satu cara untuk memperbaiki lembaga adalah dengan mendengar saran dan masukan dari semua pihak. Oleh karena itu perencanaan yang baik harus dimulai dengan evaluasi," tuturnya.
Pertemuan ini, sambung Dewi, sangat penting untuk mendesain bagaimana Pemilu di Sulawesi Barat ini harus lebih baik dari yang telah dilalui. Bagaimana menciptakan peran dan keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan pemilu. Ke depannya bagaimana membangun dan menjadikan Sulawesi Barat sebagai contoh pelaksanaan Pemilu yang baik dan berkualitas. Dari catatan penting Bawaslu, jelas Ratna, angka partisipasi masyarakat dalam mengawal hak suaranya masih sangat rendah. Meskipun daftar pemilih telah diumumkan dan ditempel di beberapa tempat, faktanya keinginan masyarakat sangat kecil untuk melapor.
Ratna menjelaskan, daftar pemilih merupakan salah satu syarat penting seseorang itu bisa menggunakan hak konstitusionalnya dalam memberikan suara. Daftar pemilih ini menjadi salah satu cara pengawas dalam memberikan perlindungan tehadap hak konstitusional setiap warga negara.
“Sehingga jika kita tidak maksimal dalam pengawasan daftar pemilih sesungguhnya kita menjadi bagian yang menciderai hak konstitusional warga negara. Sosialisasi menjadi instrumen penting untuk membangkitkan semangat partisipasi masyarakat," jelas Dewi.
Dewi juga mengapresiasi kinerja baik Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya. Kinerja baik jajaran pengawas Sulawesi Barat Itu dibuktikan dengan penghargaan Bawaslu Award 2017 sebagai Bawaslu Provinsi terbaik se-Indonesia dalam penanganan pelanggaran. Selain itu, melalui salah satu pengawas TPS di Kabupaten Polewali Mandar, Bawaslu Sulawesi Barat juga mendapatkan penghargaan pengawas TPS terbaik se-indonesia.
"Keberhasilan Bawaslu Sulawesi Barat dalam mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 ini adalah keberhasilan semua pihak bukan hanya Bawaslu Sulawesi Barat. Keberhasilan melaksanakan pengawasan di Pilkada Sulawesi Barat bukanlah keberhasilan Bawaslu Sulawesi Barat semata karena semua tidak akan bisa sukses tanpa keterlibatan semua stakeholders," pungkasnya.
Penulis/Foto: Muhtar
Editor: Pratiwi
 |
 |
Webmail
