JAKARTA – Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) menilai kejahatan Pemilu dalam Pemilu legislatif 9 April 2014 lalu semain berani melibatkan pemilih, peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Karenanya, Bawaslu dan penegak hukum (polisi dan kejaksaan) diminta dapat menindak lebih tegas para pelaku kejahatan tersebut.
“Ketika kami menyimpulkan kejahatan Pemilu semakin berani itu ada dua versi. Pertama versi modus operandi, itu tidak lagi sembunyi-sembunyi. Yang kedua, jumlahnya semakin banyak. Pada tahun 2009 itu kami hanya menemukan sekitar lima persen kasus money politic tetapi sekarang sudah jauh dari itu. Jadi kami menyimpulkan kejahatan money politic semakin berani,” kata Yusfitriadi, Koornas GSRPP kepada wartawan usai jumpa pers evaluasi Pemilu legislatif di media center Bawaslu, Minggu (13/4).
Jumpa pers Pokjanas GSRPP dilakukan bersama-sama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP). Tema yang diangkat adalah evaluasi dan penilaian terhadap Pileg 2014. Hadir dalam jumpa pers tersebut antara lain, anggota Pokjanas GSRPP Toto Sugiarto dan Yurist Oloan, dan aktivis JPPR Masykurudin Hafidz.
Selanjutnya Pokjanas GSRPP menilai mentalitas parpol dan mentalitas caleg harus dipertanyakan karena mereka ingin secara instan mendapatkan kursi parlemen dengan menghalalkan berbagai cara. Persoalan juga ada pada pemilih, yang diharapkan lebih cerdas dalam menentukan pilihannya sehingga tidak mau melibatkan diri dalam politik transaksional.
Yusfitriadi menjelaskan walaupun pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, secara umum telah dilaksanakan serentak tanggal 9 April 2014, namun hingga saat ini masih banyak daerah yang melaksanakan pemungutan suaraulang (pemungutan suara lanjutan),disebabkan terjadinya berbagai masalah padadaerah-daerah tersebut.
“Memang sejak awal dirasakan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 kerap mengalami berbagai masalah, dari mulai berubah-rubah tahapan pemilu, masalah Daftar Pemilih yang tidak kunjung selesai, masalah kesiapan logistik pemilu dan sebagainya. Ditambah lagi upaya penanganan-penangananpelanggaran pemilu yang dirasakan masyarakat tidak memenuhi harapan,” jelasnya.
Dia memaparkan masalah-masalah dalam Pemilu antara lain, masalah laten Pemilu dan masalah aktual. Masalah laten Pemilu yaitu masalah daftar pemilih (DPT) dan Kejahatan Pemilu. Masalah DPT antara lain; tidak ada kepastian Daftar Pemilih (DPT), masih ditemukan daftar pemilih fiktif, DPT tidak ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kejahatan Pemilu, yaitu perampasan kotak suara. Pemilu terkesan tidak profesional, ketidaksiapan mental baik dari peserta pemilu maupun masyarakat pendukung peserta pemilu yang mengancam keamananan suara pemilih,” terang Yusfitriadi.
Dia menambahkan masalah kejahatan Pemilu lainnya seperti politik uang, kolusi peserta Pemilu (parpol atau Caleg) dengan penyelenggara Pemilu. “Kejahatan Pemilu seperti ini dapat mengancam integritas penyelenggara Pemilu dan semakin menegaskan kekurang percayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu dan bisa menimbulkan konflik bagi negara maupun pemilih,” lanjutnya.
Untuk masalah aktual dalam penyelenggaraan Pemilu, Yusfitriadi menyebutkan diantaranya surat suara tertukar antar Daerah Pemilihan, Formulir C-1 Tidak Tersedia, Salinan C-1 Plano Tertukar, Surat suara tercoblos sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara, Formulir A-5 dan DKTP yang tidak ada antisipasi.
“Ini berimpikasi Pemilu ulang dengan berbagai konsekwensinya, yang pasti merugikan negara dan pemilih, Menghambat proses pemilihan umum dan memunculkan setigma ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu yang pada akhirnya akan merugikan pemilih,” tandasnya.
Terhadap berbagai persoalan Pemilu legislatif, Pokjanas GSRPP membuat 8 (delapan) rekomendasi baik bagi penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) maupun stakeholder terkait Pemilu. Rekomendasi tersebut menurut Yusfitriadi sudah disampaikan kepada Bawaslu dan akan disampaikan pula ke berbagai pihak terkait untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti demi perbaikan kualitas Pemilu kedepan.(ck/rs)
Rekomendasi Pokjanas GSRPP selengkapnya :
1. Kejahatan Pemilu “SEMAKIN BERANI” baik yang melibatkan pemilih, peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.
2. Peyelenggara Pemilu Legislatif 2014 telah “LALAI” terutama pasa kasus masifnya tertukarnya surat suara.
3. Manajemen Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 “BURUK”, sehingga menyebabkan kerugian kepada pemilih karena tertundanya kehilangan dan tertundanya hak pilih. Kerugian terhadap caleg, kareba hilangnya hak caleg untuk dipilih. Dan kepada publik secara luas, karena masalah-masalah tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat.
4. Terdapat dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kasus banyaknya surat suara yang sudah dicobos.
5. Meminta Kepada Komisi II DPR-RI untuk segera meminta keterangan KPU atas berbagai masalah di atas.
6. Kepada Bawaslu diharapkan untuk segera menuntaskan berbagai kasus hukum Pemilu legislatif 2014.
7. Menuntut KPU untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kerja-kerjanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Evaluasi tersebut dilakukan baik untuk tingkat pusat hingga penyelenggara di tingkat lapangan. Hasil evaluasinya diumumkan kepada masyarakat luas.
8. Meminta kepada DKPP agar aware, bahwa pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu tidak berjalan secara baik. Banyaknya permasalahan di lapangan menunjukkan dugaan kuat adanya ketidakprofesionalan penyelenggara dalam melaksanakannya sesuai amanat Undang-undang.
Penulis: Christina Kartikawati
Editor: Raja Monang SIlalahi
Keterangan Foto:
Hadir dalam Konpres bersama tersebut Koordinator Nasional GSRPP Yusfitriadi, anggota Pokjanas GSRPP Toto Sugiarto dan Yurist Oloan, dan aktivis JPPR M. Afifudin dan Masykurudin Hafidz.
 |
 |
Webmail
