Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak memantau secara langsung pelaksanaan tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut didasari terkait ditetapkannya Papua Barat sebagai urutan pertama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh Bawaslu RI.
“Bawaslu RI Hadir untuk memastikan pelaksanaan pilkada di Papua Barat bisa berjalan secara terhormat dan demokratis,” ujar Nelson saat melaksanakan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara di Manokwari, Papua Barat. Rabu (15/2).
Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi juga melakukan supervisi di malam hari sebelum pelaksanaan tahapan pungut hitung di TPS dilaksanakan. Hingga pukul 03.00 dini hari, dari hasil pantauan kami (pengawas pemilu), masih banyak masyarakat yang masih berkeliaran di pinggir jalan secara berkelompok meskipun malam sudah semakin larut.
Dugaan kami (pengawas pemilu) mungkin mereka menuggu serangan fajar (money politik). Namun sampai subuh memantau kami tidak menemukan adanya transaksi politik uang. “Semoga saja tidak terjadi politik uang,” ujar Nelson.
Selain itu, dari hasil pengawasan di salah satu TPS di Desa Arkuri, Kecamatan Manokwari Barat, pengawas pemilu juga menemukan kejanggalan dimana ada beberapa masyarakat yang datang memilih menggunakan C6 orang lain.
Dari pantauan terdapat seorang perempuan yang datang membawa C6 dengan nama laki-laki. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari salah satu masyakarat yang mengatakan dia memiliki KTP setempat namun mendapatkan C6 milik orang lain. Namun hal tersebut tidak bisa langsung mengoreksi di tempat di karenakan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan.
Kami sejak dulu sering menghimbau kepada jajaran KPU untuk memastikan undangan C6 itu bisa didistribusikan kepada yang bersangkutan secara langsung, tidak boleh diwakilkan.
“Kami telah catat semunya, akan segera kami proses”, ujar Nelson.
Selain itu, juga ditemukan beberapa nama ganda yang terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) diduga hanya dimiliki oleh satu orang. Hal demikian bisa dilihat dari, nama, tanggal lahir, umur, alamat, RT dan RW semuanya sama.
“Secara kasar kami (pengawas) melihat setidaknya ada sekitar enam orang didalam DPT tersebut memiliki nama yang sama dan diduga dimiliki satu orang, semuanya sama. Hanya berbeda pada nomor akhir pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan jenis kelamin,” ujar Nelson.
Dari panatuan sekitar jam 11 siang di TPS, pemilih yang hadir diperkirakan sekitar 50 % dari jumlah pemilih. Diharapkan disisa waktu terakhir pemilih bisa datang menggunakan hak pilihnya. “Bagaimanapun juga, partisipasi masyarakat juga menunjukkan kualitas pemilu,” ujarnya.
Penulis/foto: Muhtar
Editor: Haryo
 |
 |
Webmail
