Manado, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Muhammad meminta agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran harus dipertahankan. Menurutnya predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tersebut merupakan tugas berat Bawaslu ke depan dalam mempertahankan predikat WTP di tahun berikutnya.
"Yang namanya mempertahankan jauh lebih sulit dari pada merebut predikat, " Ujarnya, pada saat memberi arahan kegiatan Rapat Kerja Pemantapan Fasilitasi Penganggaran Penyelenggaran Pengawasan Pilkada Serentak 2017 dan 2018, di Manado Senin (19/12).
Menurutnya ada 4 hal yang harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan anggaran dapat terpenuhi apabila memenuhi unsur berikut.
Pertama, Manusia (man), merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Menurutnya manusia yang membuat tujuan baik secara perencanaan, administrasi dan anggaran.
"Manusia atau Sumberdaya manusia yaitu, Setiap orang harus memperbarui kemampuannya untuk meningkatkan urusan administrasi, anggaran, perencanaan. Itu pilar pertama untuk membentuk organisasi yang kuat," Ujarnya
Kedua, uang (money) merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.
"Uang atau keuangan harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan pengelolaan anggara. Oleh karena itu, uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan," Ujarnya.
Ketiga, movement adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah terjadinya perubahan untuk kemudian menciptakan target atau tujuan jangka pendek sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang baru tersebut.
"Gerakkan semangat, target oleh organisasi untuk perubahan organisasi, " Ujarnya.
Keempat, diimplementasikan (refreezing) yaitu langkah mengkonsolidasikan, menilai kembali dan melakukan penyesuaian serta menekankan pentingnya perubahan.
Muhammad berharap, seluruh laporan yang nantinya menjadi pertanggungjawaban baik di provinsi maupun Kabupaten /Kota dapat dilakukan dengan optimal. Menurut nya titik ukur mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dibarengi dengan memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi serta melaksanakan arahan BPK terhadap penyelesaian laporan keuangan.
Penulis: Hendru
Editor: Ali Imron