Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan rekomendasi Pengawas Pemilu Kabupaten. Ketua Bawaslu RI sekaligus merangkap Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Abhan mengungkapkan bahwa dalam rangka persiapan pengawasan pada PSU Pilkada 2017 dibeberapa daerah, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak.
Menurut Abhan, koordinasi ini dilakukan agar pelaksanaan PSU nantinya dapat berjalan aman dan terkendali dengan baik. Koordinasi yang dilakukan, salah satunya dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Kendala geografis pada PSU nanti tentu menjadi pandangan bersama. Salah satunya PSU di Kabupaten Puncak Jaya dengan geografis pegunungan dan masih kental terkait penggunaan noken,” kata Abhan.
FGD ini digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Bawaslu, Selasa (9/5). Selain Ketua Bawaslu RI, FGD juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar, serta melibatkan perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam RI).
Terkait Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), lanjut Abhan, Bawaslu RI sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Panwa Kabupaten/Kota agar Sentra Gakkumdu di daerah yang melaksanakan PSU selalu siaga.
Selain itu, Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini juga mengharapkan perspektif intelijen Kemenko Polhukam terkait bagaimana situasi politik di tujuh daerah tersebut. Dengan demikian, Bawaslu dapat mengantisipasi dengan melakukan pencegahan.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam, Tedi Rustendi mengatakan pihaknya akan menyampaikan pada jajarannya agar melakukan pengamanan yang maksimal pada PSU di beberapa daerah. Walaupun, ia meyakini baik dari unsur TNI maupun Kepolisian saat ini juga telah melakukan upaya-upaya terkait pengamanan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Pemilu dan Pilkada Kemenko Polhukam, Jeffry memandang pentingnya bergandengan tangan antara pihak Kemenko Polhukam dan Bawaslu dalam memantau dan memastikan secara langsung jalannya PSU Pilkada 2017 di beberapa daerah nanti.
Terkait masallah keamanan pada PSU nanti, Kemenko Polhukam, kata dia, akan mengagendakan rapat bersama dengan Panglima TNI dan pihak Kepolisian. Pertemuan itu bertujuan untuk memastikan keamanan terkendali dengan baik.
Seperti diketahui, Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 akan dilaksanakan di tujuh daerah, enam daerah atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan satu daerah atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten. Ke tujuh daerah tersebut diantaranya, Kabupaten Tolikara, Puncak Jaya, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Gayo Lues, Bombana, dan Maybrat.
Penulis/foto: Irwan
 |
 |
Webmail
