• English
  • Bahasa Indonesia

Hari ini, Mendagri Bicarakan Anggaran Mitra PPL ke Presiden

Jakarta, Bawaslu Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi rencananya akan meminta dukungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (16/1) terkait dukungan anggaran untuk mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang mengalami kebuntuan di Kementerian Keuangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gamawan, kemarin, Rabu (15/1) dalam rapat persiapan fasilitasi penyelenggara pemilu yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu, KPU, dan Komisi II DPR. Dalam rapat tersebut membahas agenda pokok, terkait anggaran mitra PPL yang ternyata mendapat pernyataan dari Kementerian Keuangan tidak dapat dipertimbangkan.

Gamawan menuturkan, dirinya dan Menkopolhukam sempat berdiskusi dengan Presiden terkait anggaran saksi bagi setiap partai politik yang akan dibiayai oleh pemerintah. “Menurut Presiden, untuk anggaran mitra PPL dan anggaran saksi untuk parpol tergantung persetujuan dari Komisi II DPR. Jika Komisi II DPR setuju, maka saya setuju,” tutur Gamawan, mengutip kata-kata presiden.

Oleh karena itu, menurut Gamawan, diperlukan adanya pertemuan untuk meminta dukungan dari Komisi II DPR terhadap usulan anggaran Bawaslu tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa tidak menduga ada agenda acara seperti ini yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Selain itu, Komisi II DPR RI belum tahu jika anggaran mitra PPL belum disetujui, bahkan tidak dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan.

Sejatinya, Komisi II DPR dan banggar sudah mengetok palu terhadap anggaran mitra PPL yang diusulkan oleh Bawaslu. DPR sangat mendukung upaya Bawaslu tersebut untuk menghadirkan pengawasan yang efektif dan fair di setiap TPS.

“Kami tidak perlu lagi melakukan rapat pleno untuk memutuskan setuju mendukung Bawaslu atau tidak. Sejak awal, dalam pembahasan hingga final kami sudah memutuskan untuk mendukung (mitra PPL,-red),” pungkas Agun.

Namun, terkait usulan anggaran saksi untuk setiap parpol, pada waktu rapat pembahasan, masih ditunda oleh DPR karena khawatir akan membebani keuangan negara. [fs]

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu