Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Endang Temukan TPS di Boyolali Masih Kekurangan Surat Suara

Kam, 10/12/2015 - 13:45 -- ali imron
Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas saat meninjau langsung kesiapan TPS 5 Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Klaten, Selasa (8/12).

Boyolali, Badan Pengawas Pemilu - Tim Supervisi Bawaslu yang dipimpin Endang Widatiningtyas memantau langsung proses tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Boyolali, Rabu (9/12). Endang bersama tim memantau langsung beberapa TPS yang dinilai rawan kecurangan yakni di kawasan kaki gunung Merapi, Kecamatan Selo dan Cepogo. Hasilnya, Bawaslu menemukan sejumlah TPS kekurangan ratusan surat suara.

 

Temuan TPS kekurangan surat suara itu terjadi di Desa Telogolele, Selo, sebanyak 121 surat suara yang ditemukan di dua TPS. Perinciannya TPS 1 sebanyak 96 surat suara dan TPS 2 sebanyak 25 surat suara. Sedangkan Kekurangan surat suara lainnya terjadi di TPS 1 Desa Jombong, Cepogo, yakni sebanyak 150 suara.

 

Menanggapi hal itu, Endang saat singgah di kantor Panwascam Musuk mengatakan kekurangan surat suara itu dipastikan tidak memengaruhi pelaksanaan pencoblosan di TPS. Solusi sementara, lanjut dia, petugas TPS meminta tambahan surat suara dari TPS terdekat yang kelebihan surat suara.

 

“Kami mempertanyakan kinerja KPU sampai ada TPS kekurangan ratusan surat suara. Hasil penelusuran sementara permasalahan itu akibat human error,” kata dia.

 

Endang menyayangkan masih adanya TPS yang kekurangan surat suara itu dikhawatirkan dapat memengaruhi hak pilih warga. Namun, pantauan di lapangan meski kekurangan surat suara warga tetap antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

 

Sementara itu, Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, mengatakan Panwaslu juga mendapati salah satu TPS di Kecamatan Wonosegoro kekurangan logistik sebanyak 20 surat suara. Temuan lainnya adalah TPS tidak ada tinta ditemukan di Boyolali kota. Namun hal itu sudah diatasi dengan meminta logistik dari TPS terdekat.

 

Warning Bagi PNS

Terkait ketidaknetralan pegawai negeri sipil (PNS) pada Pilkada, Endang menilai Kabupaten Boyolali dikategorikan memiliki kasus tertinggi di Indonesia. Hal itu diperkuat dengan maraknya laporan PNS terindikasi tidak netral di Pilkada Boyolali yang dilaporkan ke Panwaslu.

 

Dia mengatakan Bawaslu sejak awal pelaksanaan Pilkada di Boyolali menilai rawan terjadi ketidaknetralan PNS. Seiring berjalannya tahapan pelaksanaan pilkada ketidaknetralan PNS di Boyolali terbukti benar.]

 

“Kasus Camat sampai dipukul dan disandera warga itu menjadi bukti nyata ketidaknetralan PNS di Boyolali dapat berdampak buruk,” ujar Endang.

 

Endang mengatakan sebagai sosok pelayan masyarakat seharusnya mereka memberikan pelayanan terbaik bukan memberikan contoh negatif kepada warganya. Menurut dia, terjadinya penyanderaan itu merupakan puncak kekecewaan warga terhadap mereka yang sudah beberapa kali diperingatkan.

 

“Kalau birokasi bersikap netral dapat mengurangi gesekan dan mengurangi konflik di lapangan. Apa yang dialami Wagino, Camat Nogosari, Boyolali, dapat dijadikan sebagai warning PNS lainnya yang tidak netral,” kata Endang.

 

Seperti diberitakan surat kabar lokal, bahwa telah terjadi perkumpulan para PNS di Dukuh Bosan, Desa Bendo, pada Senin lalu (30/11). Acara itu diduga menjadi ajang kampanye dan penggalangan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Acara bubar karena digerebek puluhan warga yang geram dengan maraknya pelanggaran netralitas PNS dan kades selama masa kampanye pilkada. Saat itu warga sempat menyandera Camat Nogosari.

 

Mengenai kasus money politic yang terjadi di Desa Sidorejo, kecamatan Musuk, Endang meminta Panwaslu menyelesaikan kasus itu sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta kepada pelaku money politic yang diketahui sebagai angota KPPS setempat agar di blacklist.

 

Sementara itu, Ketua Penitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boyolali, Narko Nugroho, mengatakan hampir semua 19 kecamatan di Boyolali terindikasi melakukan money politic. Jumlah nominalnya mulai mulai dari Rp. 50.000/orang sampai Rp. 150.000/orang. Data Panwaslu lebih dari 20 PNS dilaporkan karena tidak netral.

 

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Informasi Data Bawaslu itu menilai, secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada di Boyolali berjalan lancar dan aman. Permasalahan di lapangan seperti kekurangan logistik menurutnya masih bisa diatasi KPU.

Penulis/Foto : Ali Imron

perhitungan suara Pilkada Kabupaten Boyolali di TPS 1 Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali