Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Persiapan Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (26/6). Salah satunya adalah mempertanyakan akses Pengawas Pemilu terhadap pencetakan surat suara.
“Bagaimana akses Bawaslu dan jajarannya terhadap logistik dan pencetakan surat suara? Apakah sudah dibuka? Karena pada Pemilu lalu (Pileg) menurut Bawaslu, aksesnya dihambat oleh KPU,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arief Wibowo, kepada Bawaslu dan KPU yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Menurut Arief, sangat penting agar KPU membuka akses seluas-luasnya terhadap pengawasan logistik yang dilakukan oleh Bawaslu. Ini untuk memastikan kejadian pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 kemarin, saat banyak surat suara tertukar dan lain-lain, tidak terjadi.
Pada Pileg lalu, Bawaslu mengungkapkan kesulitannya dalam mengawasi proses produksi logistik Pemilu dan distribusinya. KPU mengklaim bahwa pengawasan sudah dilakukan oleh pengawas internal di tingkatan KPU. Hal ini mengakibatkan ada sedikit kekacauan dalam hal logistik Pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan Pileg.
Sementara itu, KPU menyatakan telah membuka akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dan jajarannya jika ingin mengawasi logistik Pemilu. Namun, di beberapa kesempatan KPU turun untuk mengawasi, Bawaslu tidak ikut serta.
“Kami sudah komunikasikan ke Sekjen (KPU) untuk memberi fasilitas kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi logistik. Kami juga sudah menyampaikan jadwal-jadwal dan detail jumlah surat suara per TPS,” tutur Husni.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu menyampaikan kepada KPU dan Komisi II DPR RI, bahwa Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap logistik secara mandiri tanpa melibatkan KPU. Hal tersebut dilakukan agar Bawaslu mendapatkan data yang sesuai dan apa adanya.
“Kami sudah membuat rencana untuk pengawasan logistik, tetapi tidak bersamaan dengan KPU. Jika bersama dengan KPU, maka semuanya pasti sudah dipersiapkan dengan baik,” ungkap Muhammad.
Sekedar informasi, Bawaslu akan melakukan supervisi kesiapan logistik Pilpres ke 6 (enam) titik di 6 (enam) provinsi di Indonesia mulai Kamis (26/6) sampai Sabtu (28/6) minggu ini. Pemilihan 6 (enam) titik supervisi tersebut didasarkan pada fakta dalam Pileg lalu, banyak ditemukan masalah logistik di sana.
Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Lanni Jaya (Papua), Kabupaten Halmahera Selatan (Maluku Utara), Kabupaten Sumba Barat Daya (NTT), Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat), Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Nias Selatan (Sumatera Utara).
Penulis : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
