• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Sosialisasikan Pengawasan Pilkada 2017 di Kota Yogya

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai Pengawas Pemilu Bawaslu berharap pada masyarakat agar mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan kepala daerah, karena bagaimanapun yang akan merasakan pada akhirnya adalah masyarakat. Demikian pula di Kota Yogyakarta siapapun yang nanti pemimpin yang dipilih tentu yang diharapkan adalah pemimpin yang bisa membawa kepada kesejahteraan di Kota Yogyakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas pada Sosialisasi Tatap Muka dengan Stakeholder dan Masyarakat dalam rangka Pengawasan Partisipatif di Kota Yogyakarta, Rabu (29/6). Hadir pada Sosialisasi ini antara lain Anggota Komisi II DPR Mohammad Idham Samawi, Walikota Yogyakarta yang diwakili, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Mohammad Najib, Pimpinan Bawaslu DIY Sri Rahayu Wediningsih dan Bagus Sarwono, dan peserta sosialisasi yang terdiri dari LSM peduli pemilu, aktivis perguruan tinggi, ormas sosial dan keagamaan, organisasi kepemudaan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas menjelaskan bahwa Kota Yogyakarta walaupun kotanya kecil tetapi banyak mata yang memandang terhadap proses pemilihan kepala daerah. “Kota Yogya adalah miniaturnya Indonesia karena banyak orang dari seluruh Indonesia berada di Kota Yogyakarta. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa keberadaan atau situasi provinsi, dinamika pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta juga menjadi perhatian dari kabupaten dan juga provinsi yang lain,” jelas Endang.

Selain itu melihat dari sisi jumlah pengawas pemilu yang terbatas dimana di provinsi tiga orang, di kabupaten/kota tiga orang, kecamatan juga tiga orang, di tingkat TPS ada satu pengawas TPS sehingga tidak bisa menjangkau sudut-sudut terjadinya proses pelanggaran yang masif, Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu ini mengharapkan peran serta masyarakat untuk membantu terselenggaranya pemilu dengan baik.

“Berbagai macam program kegiatan yang ada di Bawaslu RI dan di Bawaslu Provinsi senantiasa melibatkan peran serta masyarakat ketika melakukan program kegiatan dalam upaya meningkatkan partisipasi khususnya partisipasi pengawasan pada pileg, pilpres dan juga pilkada. Bahkan pemerintah yang sekarang Jokowi-JK mengapresiasi kerja-kerja pengawasan sehingga program pengawasan nasional yaitu pengawasan partisipatif menjadi bagian yang harus dilakukan sampai nanti pada tahun 2019. Ini adalah satu bentuk nyata apresiasi dari pemerintah terkait dengan kinerja pengawas pemilu,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mohammad Najib bahwa Bawaslu merasa butuh backup terkait dengan tugas-tugas pengawasan. “Lembaga pengawas pemilu meskipun sebagai lembaga formal sesuai mandat yang dibuat Undang-Undang namun kita hadir dengan banyak keterbatasan, sehingga kita butuh masyarakat juga ikut ambil bagian dalam konteks ikut berperan mengawasi pemilihan walikota Yogya,” harap Najib.

Najib mereviu pada pemilihan tahun 2014 baik pileg maupun pilpres, modus-modus pelanggaran lebih masif daripada di kabupaten, sehingga dibutuhkan kemampuan dari panwas dan juga masyarakat terkait dengan strategi menemukan indikasi pelanggaran di lapangan.

“Kebutuhan kita tidak hanya menyangkut pada kuantitas jumlah masyarakat yang ikut dalam proses pengawasan, namun kualitas relawannya juga semakin meningkat. Mengacu pada pengalaman pileg dan pilpres tahun 2014, beberapa aktivis relawan cukup produktif dalam memberikan informasi awal akan adanya pelanggaran di lapangan. Karena itu Bawaslu berharap dalam konteks pemilihan walikota  hal yang sama juga terjadi di kota, artinya kita punya sejumlah relawan yang punya cukup kemampuan melakukan pengawasan  dan menemukan indikasi pelanggaran di lapangan,” harapnya.

Penulis/Foto: Christina Kartika

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu