• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu RI Maksimalkan Solusi Penanganan Pelanggaran

Rapat Finalisasi Data Penanganan Pelanggaran Pilkada seretak tahun 2015

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan berupaya memaksimalkan penanganan dan solusi pelanggaran dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2016. Hal ini mengacu pada pengalaman jajaran pengawas pemilu pada Pilkada serentak tahap I tahun 2015 guna usulan revisi UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, tren pelanggaran dapat dicermati dari seberapa banyak pelanggaraan dan sampai dimana pelanggaran itu ditindaklanjuti. Hal in sebagai acuan analisis guna menghadirkan solusi memaksimalkan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu tahun 2016. Juga menjadi bahan usulan revisi UU Nomor 8 tahun 2015, terutama peningkatan penegakan hukum pemilu dan kewenangan pengawas pemilu.  

 

“Dengan melihat data tren pelanggaran yang terjadi, dimaksudkan untuk mencari solusi guna perbaikan kedepan”, kata Muhammad dalam Kegiatan Rapat  Finalisasi Rekonsiliasi  Data  Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur , Bupati  dan Walikota Tahun 2015 di Hotel Sahira Butik.

Rapat finalisasi data yang berlangsung mulai Kamis (4/2) hingga Sabtu (6/2) ini bertujuan melakukan penyempurnaan terkait data penanganan pelanggaran 2015 dan penegakan hukum pemilu mulai tingkat panwascam hingga Bawaslu provinsi. Rapat finalisasi itu sebagai kelanjutan kegiatan serupa di Hotel Amarosa  Bekasi tanggal 28 s.d 30 Januari 2016 kemarin,

 

Hadir dalam kegiatan Ketua Bawaslu RI Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak, Kepala Biro TP3 Bernard Sutrisno, Kepala Biro Adimitrasi Dermawan Adhi Santoso, Kepala Bagian, Kasubbag dan Staff Struktural Bawaslu RI, serta peserta dari komisioner bawaslu provinsi, tim assistensi dan kasubbag bidang penanganan pelanggaran.

 

Muhammad mengingatkan, jajaran pengawas pemilu adalah satu bagian yang saling melengkapi. Karenanya, supporting data harus didukung secara berjenjang dari jajaran paling bawah sampai ke tingkatan atas. “Seperti filosofi bangunan, pondasi bangunan (jajaran dibawah) jika tidak kuat, maka bangunannya akan cepat roboh”, ujarnya.

 

Hal serupa dikemukakan Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak dan Nasrullah. Dikatakan, persoalan data memang tidak mudah, diperlukan ketekunan dan keseriusan dalam mengumpulkan dan mengola  data. Kedepannya, data harus dilaporkan secara berkala ke tingkatan atas. Sejauhmana pelanggaran ditangani dan catatan apa saja pada saat penanganannya, serta solusi yang diharapkan.

 

“Sebagai bagian dari pengawas pemilu, tentunya harus saling melengkapi satu sama lain. Dengan saling melengkapi, tentunya performa pengawas pemilu akan jauh lebih baik”, ujar Nelson.

 

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah menambahkan Bawaslu RI akan memberikan reward kepada jajaran dibawah yang bisa mengahadirkan data maksimal terkait sengketa pemilu, pengawasan, dan penanganan pelanggaran pada acara Bawaslu Award. Bawaslu RI akan melihat dan mengundang secara khusus ke Jakarta 10 besar provinsi atau Kab/Kota yang terbaik menyelesaikan sengketa, terbaik melakukan pengawasan, dan terbaik melakukan penanganan pelanggaran. Tentunya, Dengan melihat uraian kejadian, pertimbangan hukum, dan bagaimana cara penyelesaian serta hasilnya.

 

 “Yang terbaik akan diberi penghargaan pada acara Bawaslu Award nanti”, ujar Nasrullah.

 

Penulis : Muktar

Foto : Muktar 

Editor : raja monang silalahi 

 

 

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu