• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Raih Penghargaan dari KIP dan KEMENPAN-RB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menerima penghargaan atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai “B” (Baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) di Istana Wakil Presiden. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (15/12). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Bawaslu RI Muhammad bersama dengan Sekretaris Jenderal Gunawan Suswantoro.

Pada hari yang sama, Bawaslu juga mendapat penghargaan setelah berhasil masuk 10 besar lembaga non kementerian yang dianugerahi pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Wakil Presiden menekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja, yaitu fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015 – 2019, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target-target yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi secara berkala.

Ketujuh hal tersebut menjadi kunci bagi instansi pemerintah untuk membangun etos kerja pemerintahan Kabinet Kerja yang berorientasi pada hasil. Jika ketujuh pesan ini dipahami oleh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, dan digaungkan  sampai ke pegawai pada tingkat yang paling operasional di masing-masing instansi, diyakini pemerintahan Indonesia akan mencapai kemajuan yang luar biasa.

Pada gilirannya, lanjut Wapres, etos kerja akan menjadi budaya yang melekat di seluruh instansi pemerintah, pegawai akan berlomba-lomba, berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi organisasi, anggaran untuk membiayai kegiatan benar-benar digunakan secara optimal untuk memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, dan akhirnya pemerintahan Kabinet Kerja dapat mempertanggungjawabkan semuanya secara akuntabel.

Dengan kata lain, setiap instansi pemerintah tidak hanya dituntut dari penyerapan anggaran, tetapi juga bagaimana penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi publik.

 

Penulis          : Wisnu Broto/Falcao

Sumber         : www.menpan.go.id

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu