Yogyakarta, Bawaslu- Cara pandang orang-orang yang sengaja mendesain disharmoni antar suku, antar agama adalah orang orang yang tidak mampu memahami bahwa Pemilu ini milik rakyat. Orang-orang tersebut tidak paham bagaimana cara memperlakukan rakyat secara manusiawi, yang telah hilang dalam praktik kepemiluan di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan tema untuk mencapai Pemilu yang bersih, berintegritas dan damai di Yogyakarta, Sabtu (21/6).
“Inilah yang hilang dalam praktik kepemiluan kita, memperlakukan rakyat secara manusiawi. Fakta itulah yang mengakibatkan fitnah, praktek politik uang yang melihat posisi rakyat itu tidak penting,” jelas Nasrullah.
Hadir dalam pembukaan rakor ini antara lain, Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili Asisten Pemerintah Daerah, Sulistyo, Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, Pengamat Politik, Zainal Arifin Mochtar, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Ketua Bawaslu Provinsi DIY, Muhammad Najib, Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu, Jajang Abdullah, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, organisasi kepemudaan, dan
Nasrullah mencontohkan bahwa sekarang ini masyarakat mengabaikan hak konstusionalnya hanya demi uang 50 ribu. Hak konstitusional tersebut telah dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bernegara.
Selanjutnya Bawaslu berharap 9 Juli 2014 momentum dimana rakyat dapat menerima dengan baik presiden dan wakil presiden terpilih dimana dalam Pemilu Presiden ada dua kandidat yang akan bertarung. Bawaslu juga mengajak para stakeholdersmengarahkan pola pikir secara bersama-sama untuk mewujudkan betapa pentingnya hajatan Pemilu 2014.
“Sudah pasti ada dua kandidat yang akan bertarung yang akan menjadi Presiden kita. Bagaimana kita dapat menerima dengan baik. Di Yogyakarta inilah yang dapat dijadikan contoh bagaimana mendesain sebuah proses kompetisi yang sehat, bersih dan damai. Yogyakarta yang dikenal sebagai barometer demokrasi di republik ini bisa memperlihatkan bahwa Pemilu Presiden adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tandasnya.
Penulis : Christina Kartikawati
Editor : Falcao Silaban
Pimpinan Bawaslu Nasrullah didampingi oleh Asisten Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta, Ketua Bawaslu DIY, dan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Bawaslu, memukul gong sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Yogyakarta. Acara tersebut diharapkan dapat menggalang semua stakeholders untuk ikut menciptkan Pemilu yang bersih, berintegritasm dan damai. [Foto: FS]