• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Harapkan Pilkada Aceh Mampu Inspirasi Daerah Lain

Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si, saat pembukaan rapat koordinasi (Rakor) stakeholder dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota Aceh tahun 2017, Minggu, (9/10) di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh bersama Bawaslu RI menggelar rapat koordinasi (Rakor) stakeholder dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota Aceh tahun 2017 pada 9 s.d. 11 Oktober 2017 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

 

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si, menyatakan apresiasinya terhadap Provinsi Aceh dalam melaksanakan proses demokrasi Pilkada. Ia berharap agar Pilkada Aceh baik Pemilihan Gubenur, Bupati maupun Walikota di 20 titik bisa menginspirasi daerah lain. 

 

Karena sejarah Pilkada secara langsung, Pilkada serentak, dan calon perseorangan serta partai lokal itu berasal dari Provinsi Aceh. Maka komitmen tersebut harus senantiasa dijaga dan dikawal dengan baik, tutur Muhammad, Minggu, (9/10).

 

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar tersebut menginginkan supaya peserta pemilu juga taat asas. Ia menilai sebenarnya kunci dari pelaksanaan Pilkada berintegritas itu jika para pihak khususnya peserta pemilu mau taat atau mengindahkan aturan.

 

Menurutnya aturan dibentuk, dirumuskan, dipikirkan secara cermat dan matang itu supaya bisa memastikan bahwa orang yang menang Pilkada itu memang orang yang ditetapkan oleh KPU.

 

“Kalaulah belum  mendapatkan kesempatan menjadi pilihan rakyat, harus bisa menerima proses itu, tidak merasa dicurangi, dan tidak merasa ada pihak-pihak yang tidak netral”, ujarnya.

 

Oleh karena itu, lanjutnya, Bawaslu akan memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Aceh selain Papua dan Banten.

 

Muhammad optimis meskipun Provinsi Aceh dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu termasuk kategori yang rawan tinggi, namun kalau semua punya komitmen sinergitas yang baik, maka akan bisa berbalik kerawanan tersebut menjadi sesuatu yang bisa menciptakan kondusifitas.

 

Bawaslu mengajak semua pihak yang ada di Aceh untuk berkompetisi secara fair selama pelaksanaan Pilkada Aceh. Penyelengara pemilu khususnya pengawas pemilu akan benar-benar menegakkan aturan secara tegak lurus. “Yang benar akan kita bela, yang ingin melakukan upaya-upaya kecurangan, Panwaslih Aceh dan Bawaslu Aceh akan memimpin upaya penegakan hukum secara tegas besama KIP Aceh” tandasnya.

 

Ia juga menantang masyarakat Aceh untuk mensukseskan Pilkada Aceh agar berlangsung damai dan melahirkan pemimpin yang sesuai keinginan rakyat Aceh.

 

“Saya ingin menantang Masyarakat Aceh, supaya Gubernur dan Walikota serta Bupati pada Pilkada nanti ditentukan oleh masyarakat Aceh sendiri, bukan ditentukan oleh 9 hakim di Jakarta,” ujarnya.

 

Kesembilan hakim yang dimaksud, adalah jumlah hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, ia tidak menginginkan para kandidat calon saling menggugat.

 

Acara Rakor ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan, Forkopimda Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, tokoh agama, tokoh adat dan organisasi masyarakat di Aceh.

Penulis: Ali Imron

 

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu