• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Hadiri Lokakarya Pengelolaan Resiko Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) melaksanakan Lokakarya. Lokakarya yang bertajuk Pengelolaan Resiko dalam Pemilu, Standar Baru dalam Menyelenggarakan Pemilu yang Kredibel ini dilangsungkan di Ruang Rapat Utama KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Nomor 29 Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).

Pada kesempatan ini, Senior Programme Officer, Asia & the Pacific, Adhy Aman mengatakan bahwa IDEA merupakan organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 30 negara anggota, dan Indonesia salah satu anggotanya.

Ia menambahkan, salah satu pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh IDEA adalah melakukan penelitian dan membagi hasil penelitian tersebut kepada negara peserta yang terlibat didalamnya, termasuk hasil penelitian di Indonesia.

IDEA mencantumkan Indonesia sebagai anggota karena Indonesia memiliki dua lembaga yang mengurusi kepemiluan yakni KPU dan Bawaslu. Dua lembaga tersebut, kata Adhy, telah mapan dalam rangka menyukseskan Pemilu di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Senior Programme Officer IDEA, Sead Alihodzic menyampaikan bahwa pengelolaan resiko dalam pemilu dilakukan secara spesifik, dengan cara identifikasi, analisa, pengkajian, pengendalian, serta meminimalisir dan penghilangan resiko.

Dia melanjutkan, jika pengelolaan resiko dilakukan sedini mungkin, maka tentunya hal demikian dapat menghindarkan sebuah institusi terhadap persoalan-persoalan di dalamnya.

Jika seorang pengelola resiko dapat mengetahui sedari dini indikasi kendala, maka persoalannya bisa dihindari, tambah Sead Alihodzic..

Terkait penyelenggaraan pemilu yang tahapannya tidak dapat ditunda atau diulangi, dia mengatakan bahwa pengelolaan resiko bisa membantu penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk meminimalisir dampak dari potensi kerawanan yang akan muncul.

Tetapi pada konteks pemilu ada keadaan di mana kita tidak bisa mengulang tahapan, pengelolaan, paling tidak dengan pengelolaan resiko ini bisa membantu kita mengurangi dampaknya, ujar dia.
Selain itu, Sead Alihodzic juga mengatakan bahwa seorang manager dan risk manager harus bekerja sama untuk menyukseskan tujuan bersama.

Jadi, lanjut dia, antara manager dan risk manager itu mesti menjadi satu kesatuan, bukan menjadi pihak yang berperan sebagai polisi terhadap manajer. Karena tidak ada penyelenggaraan pemilu yang sempurna.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengapresiasi langkah IDEA yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu dalam Lokakarya tentang Pengelolaan Resiko dalam Pemilu di Indonesia. Fritz mengatakan, Indonesia dipilih sebagai negara kelima dalam kunjungan IDEA karena beralasan sebagai save the best for last (menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir).

Menurut Fritz, kegiatan ini sangat penting karena kondisi kepemiluan di Indonesia tentunya butuh perbaikan kedepan.

Sementara, menurut Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro managemen resiko bukan barang baru. Gunawan mengatakan, Bawaslu pada tahun 2014 pernah menyusun relisien sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) untuk mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu.
.
Pada tahun 2015 awal pun, lanjut Gunawan, ketika kepijakan pemerintah akan melakukan inventarisir tentang performa kementerian/lembaga, Bawaslu menyusun analisis resiko dan rencana tindak lanjut pengendalian. Pada hal ini, Bawaslu inventarisir kemungkinan resiko tersebut, lalu diarahkan apa rencana kedepannya.

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengungkapkan penting Lokakarya IDEA ini. Menurut Arief, Kegiatan ini untuk menambah luas pemahaman penyelenggara Pemilu dalam memahami secara detail maupun kemungkinan hal yang akan terjadi dalam tahapan pelaksaan kegiatan Pemilu 2019.

“Relasi KPU dengan Bawaslu maupun stekholeder lainnya dianggap penting dalam menghadapi tahapan ataupun proses Pemilu 2019 nanti,lanjut Arief.

Arief mengharapkan kegiatan ini dapat mengurai potensi-potensi yang dapat terjadi dalam menghadapi Pemilu 2019 dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat menjadi daya dukung ataupun dapat menjadi potensi yang merugikan.

“Regulasi yang dibuat dengan tidak mengatur hal-hal prinsip dengan baik diharapkan dapat dihindari," pungkas dia.

Selain Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, turut hadir juga Anggota Bawaslu RI lainnya yaitu, Mochamad Afifuddin dan Rahmat Bagja, serta Kepala Biro H2PI Ferdinand ET Sirait, Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi Santoso, dan Kepala Biro Administrasi DKPP Ahmad Khumaedi.

Penulis/foto: Irwan

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu