Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nelce Ringu menghadiri kunjungan Komisi II DPR-RI Al Muzzammil Yusuf yang diterima Gubernur NTT Frans lebu Raya di Kantor Gubernur NTT, Senin (15/5). Kunjungan pada masa reses ini dalam rangka untuk mendengarkan penyelenggaraan pelayanan publik, reformasi birokrasi, pelaksanaan undang-undang tentang desa, dan penyelenggaraan kepemiluan.
Komisi II DPR RI Al Muzzammil Yusuf dari fraksi PKS meminta penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu Provinsi NTT untuk mengungkapkan persoalan seputar pemilihan kepala daerah di provinsi tersebut. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nelce Ringu menjelaskan, ada pengajuan anggaran sebesar 215,9 miliar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018. “Anggaran itu digunakan untuk penanganan sengketa, Sentra Gakkumdu, pembayaran honorarium panwas tingkat kota dan 10 kabupaten. Diskusi untuk menentukan standar honorarium sudah diajukan. Rasionalisasi 1,27 milyar yang sudah diajukan untuk menyelesaikan persoalan anggaran 10 kabupaten dan baru ada empat kabupaten yang merespon baik. NPHD belum ada, sehingga enam kabupaten lain masih menunggu pola sharing antara pemerintah provinsi,” papar Nelce.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapan permasalahan yang terjadi ketika pemerintah provinsi menunda penandatanganan NPHD. “Bawaslu Provinsi NTT belum menerima pembayaran sisa 900 juta untuk membayar honor PPL dan Panwas Kabupaten. Baru dibayarkan 500 juta. Kami mengharapkan dukungan Pak Gubernur, karena perintah pembayaran sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran pemilihan gubernur meningkat karena ada standar biaya umum dari Bawaslu Provinsi sesuai Kemendagri. Ada penambahan kewenangan untuk penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang membutuhkan biaya untuk sidang," jelas Ratna.
Selain itu, sambung Ratna, untuk melakukan bimbingan teknis bagi panwas tingkat kabupaten/kota sampai kecamatan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sosialisasi dikurangi mengakibatkan tugas Bawaslu tidak berjalan maksimal, terutama untuk memilih pengawas yang sifatnya ad hoc. "Proses pembahasan NPHD ini sebaiknya ditandatangani sekali saja demi mendukung kinerja teman-teman pengawasan,” sambug Ratna.
Terkait soal keterlambatan pencairan anggaran, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengungkapkan kesulitan memenuhi permintaan Bawaslu Provinsi NTT karena keterbatasan anggaran. “Urusan ini wajib dilakukan. Saya menyayangkan Pilkada DKI Jakarta terjadi dua putaran. Masalah di sini, belum ada kepala desa definitif sehingga anggaran belum dapat dibayarkan,” ujar Frans.
Sementara itu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di desa-desa NTT? Frans mempresentasikan kebijakan provinsi NTT yang memberikan program Anggur Merah (Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera) sejumlah 200 juta untuk setiap desa sejak tahun 2011. Hal tersebut merupakan kebijakan pembangunan yang berbasis desa. “Mari kita bersama membangun Indonesia di NTT dengan sepenuh hati,” ujar Frans.
Sementara Muzammil berharap pelaksanaan Pilkada di NTT berlangsung aman dan damai.
“Pesta demokrasi tahun 2018 ini cukup besar. Semoga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik sehingga masyarakat kita sejahtera,” pungkas Muzzammil.
Penulis/Foto: Anastasia
Editor: Pratiwi
 |
 |
Webmail
