Denpasar, Badan Pengawas Pemilu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas Rapat Evaluasi Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu, di Denpasar, Sabtu (14/6).
Sentra Gakkumdu merupakan forum antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani kasus pidana Pemilu. Pada pelaksanaan Pileg lalu, Sentra Gakkumdu diwajibkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan pada Pipres tidak.
Ketua Bawaslu Muhammad dalam sambutannya mengatakan bahwa, Sentra Gakkumdu seharusnya menjadi forum yang efektif dalam menangani pidana pemilu, karena penanganannya sangat terbatas waktu. Oleh karena itu, antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu perlu pemahaman yang sama dalam suatu forum agar setiap kasus dalam pidana Pemilu dapat diselesaikan dengan efektif.
“Idealnya memang seperti itu. Namun, untuk penanganan Sentra Gakkumdu di pusat, kondisi ideal tersebut belum terealisasi. Banyak kasus pidana pemilu yang akhirnya dihentikan oleh Kepolisian,” tutur Muhammad di hadapan 33 Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
Lebih lanjut tambah Muhammad, kondisi yang terjadi di pusat belum tentu sama dengan penanganan pidana pemilu di tingkat daerah. Ada daerah-daerah yang melalui forum Sentra Gakkumdu justru lebih cepat dan maksimal dalam menangani kasus pidana Pemilu, namun ada sejumlah daerah lain yang sebaliknya.
“Kita butuh asupan dari Bawaslu Provinsi bagaimana pelaksanaan Sentra Gakuumdu di daerah? Ini dalam rangka evaluasi forum ini ke depan dan langkah serta kebijakan yang mendorong efektivitas terhadap forum Sentra Gakkumdu,” tambah Muhammad.
Penulis : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
