Minggu, 31 Agustus 2014

Berita Terkini

Jumat, 29 Agustus 2014 - 6:34pm

Jakarta, Bawaslu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan evaluasi program-program kerja di Bawaslu perlu dilakukan, kita harus meningkatkan kinerja kerja kita pada tahun yang akan datang dengan mempelajari yang sudah dilakukan pada tahun 2014. Jika menemukan masalah kita sharing bersama, dengan sharing dan komunikasi yang baik Insya Allah kita bisa menemukan solusi yang lebih konferehenshif dan menyehatkan organisasi Bawaslu.

Kamis, 28 Agustus 2014 - 4:24pm

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengecam tindakan Kapolres Purbalingga yang melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga Tasdi. Kecaman tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo di Semarang Senin siang.

Rabu, 27 Agustus 2014 - 11:15am

Semarang, Bawaslu Jateng - Perusak surat suara Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 di tempat pemungutan suara (TPS) 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Sukini, 54, pada sidang Rabu siang kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo memvonis Sukini dengan hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp 12 juta. Ketua Manjelis Hakim PN Sukoharjo, Edwin Yudhi Purwanto menilai Sukini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perusakan surat suara pada penghitungan surat suara Pilpres 2014 hingga mengakibatkan surat suara milik orang tidak sah.

Selasa, 26 Agustus 2014 - 2:41pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dinilai sangat penting dalam membangun demokrasi di Indonesia, terutama dalam rangka mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.  Namun, perannya selama ini masih bersifat parsial.

Senin, 25 Agustus 2014 - 8:00pm

Depok, Badan Pengawas Pemilu – Tidak dapat dipungkiri pada saat pelaksanaan Pemilu 2014 lalu, banyak suara partai yang masuk bukan dilihat dari visi dan misi yang diusung oleh partai tersebut, melainkan adanya sosok atau figur yang dipilih masyarakat, terlepas dari latar belakang apapun partai politik pendukungnya.

Senin, 25 Agustus 2014 - 7:11pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjadi idaman bagi bangsa Indonesia yakni sistem pemerintahan yang demokratis dan kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat. Artinya, suara rakyatlah yang menentukan pemimpinnya untuk masa depan. Selain itu, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945.

Senin, 25 Agustus 2014 - 7:06pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah sempat dilaporkan karena diduga melanggar kode etik, Ketua Bawaslu Muhammad ditetapkan tidak bersalah dan direhabilitasi namanya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merahabilitasi baik Teradu atas nama Dr.Muhamma, S.I.P, M.Si,sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” ujar Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait pada saat membacakan sidang putusan Kode Etik Pemilu di Gedung Kementrian Agama Republik Indonesia, Kamis (21/8).

Sabtu, 23 Agustus 2014 - 12:32pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dewan kehormatan penyelenggra pemilu (DKPP) menyatakan bahwa ketua dan komisioner Bawaslu RI tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu serta merehabilitasi nama baik seluruh teradu, yaitu Muhammad (Ketua), Nelson Simanjuntak (Pimpinan), Endang Wihdatingtyas (Pimpinan), Nasrullah (Pimpinan), dan Daniel Zuhron (Pimpinan) dalam sidang Putusan DKPP, Kamis 21/8.

Kamis, 21 Agustus 2014 - 10:40pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Prabowo-Hatta dalam pembacaan putusan yang disampaikan oleh Sembilan Hakim Konstitusi, di Jakarta, Kamis (21/8) malam.

“Menolak permohonan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kamis, 21 Agustus 2014 - 10:38pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta menggugat Pemungutan Suara Ulang di 14 Kabupaten di Provinsi Papua yang menggunakan sistem noken. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai sistem noken tidak bisa lagi diperdebatkan.

"Pemohon tidak dapat mempermasalahkan sistem yang berdasarkan nilai budaya asal yang dilakukan sesuai dengan sistem," ujar Hakim Konstitusi saat membacakan Putusan Gugatan PHPU Pilpres, di Jakarta, Kamis (21/8).

Halaman

Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilu RI

Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telepon : 021- 3905889 / 021 - 3907911