Rabu, 29 Juli 2015

Berita Terkini

Rabu, 29 Juli 2015 17:32 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu melaksanakan pemantauan terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Walikota untuk 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk  Pilkada serentak  tanggal 9 Desember 2015 mendatang.  Ketua Bawaslu hadir dalam acara pendaftaran tersebut.

Selain melaksanakan pemantauan pendaftaran, Muhammad  juga berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo untuk mendukung pelaksanaan Pilkada agar berlangsung dengan baik.

Rabu, 29 Juli 2015 14:55 WIB

Sigi, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu mengingatkan pemerintah agar persoalan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal itu mengemuka saat Ketua Bawaslu RI Muhammad melakukan supervisi langsung tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (28/7).

Rabu, 29 Juli 2015 14:49 WIB

Palu, Badan Pengawas Pemilu -  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulteng, Asrifai beserta sejumlah staf melakukan supervisi tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Palu, Sulteng, Selasa (28/7).

Selasa, 28 Juli 2015 10:12 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menemukan beberapa persoalan dalam tahapan pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2015. Dari peninjauan langsung maupun laporan yang diterima Bawaslu RI dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur, masalah kepengurusan di beberapa partai politik ternyata menjadi persoalan serius dalam tahapan pencalonan yang sudah dimulai Minggu (26/7) kemarin.

Selasa, 28 Juli 2015 08:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini adalah hajatan bersama dimana pelaku utamanya adalah penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didukung oleh jajaran didaerah.

Selasa, 28 Juli 2015 08:46 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 dinilai menjadi ujian sekaligus batu loncatan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena itu penting bagi Bawaslu untuk dapat menghasilkan pengawasan yang efektif baik dalam proses pengawasan tahapan pemilu maupun dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah.

Senin, 27 Juli 2015 10:28 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro melakukan pemantauan atau inspeksi mendadak (sidak) kesiapan para pejabat serta staf di lingkungan Bawaslu RI, Senin (27/7) pagi, dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak.

Rabu, 22 Juli 2015 16:16 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Suasana harmonis dan penuh kehangatan begitu terasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu RI pada hari pertama masuk kerja setelah libur cuti bersama Lebaran, Rabu (22/7). Segenap pegawai Setjen Bawaslu RI berkumpul di lapangan sejak pukul 08.00 pagi untuk melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro.

Selasa, 14 Juli 2015 09:43 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015 yang sudah di depan mata, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terus mematangkan persiapan.

Senin, 13 Juli 2015 12:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Banyak pihak menyangsikan UU No. 8 Tahun 2015 karena banyak pasal yang tidak jelas. Begitu juga Komisi II DPR RI mengakui bahwa Undang-Undang tentang Pilkada tersebut memiliki banyak kelemahan dan cenderung multitafsir. Namun, Komisi II DPR meminta agar moralitas dan keadilan dalam demokrasi harus diutamakan daripada kepastian hukum dari UU.

Halaman

Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilu RI

Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telepon : 021- 3905889 / 021 - 3907911