Selasa, 30 Juni 2015

Berita Terkini

Selasa, 30 Juni 2015 10:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seluruh peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) diingatkan untuk mematuhi aturan main iklan kampanye dalam pilkada serentak 2015 mendatang, dengan tidak berkampanye lewat iklan di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Iklan kampanye hanya diperbolehkan selama 14 hari sebelum masa tenang, dan jika terdapat pasangan calon yang melanggar dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pilkada.

Senin, 29 Juni 2015 16:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Korupsi yang terjadi di republik yang tercinta ini mayoritas berawal dari korupsi politik yang berkembang di kalangan politisi. Hal tersebut ditegaskan Peneliti Bidang Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan dalam Kajian Kepartaian yang digelar Bawaslu RI, Senin (29/6).

 

Senin, 29 Juni 2015 16:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu pilar demokrasi.  Namun keberadaan Parpol ini justru menimbulkan berbagai problematika dalam sistem kepemiluan dan kaitannya dengan sistem kepartaian Indonesia.

 

Senin, 29 Juni 2015 09:28 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad menekankan bahwa keberhasilan proses pengawasan pemilu tidak diukur pada berapa banyak jumlah pelanggaran yang bisa ditemukan.Para pengawas pemilu diminta untuk lebih fokus pada pelaksanaan tugas utama pengawas, yakni mencegah terjadinya pelanggaran. Demikian ungkap Muhammad saat menutup kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 Tahap I di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (28/6) malam.

Minggu, 28 Juni 2015 05:35 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketidakseriusan pemerintahan daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2015 di sejumlah daerah khususnya menyangkut anggaran pengawasan, tidak dapat ditolelir lagi. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam waktu dekat ini berencana mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang anggaran pengawasannya masih bermasalah.

Sabtu, 27 Juni 2015 23:53 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PIlkada) teranyar memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada.

Sabtu, 27 Juni 2015 22:22 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menekankan agar para pengawas pemilu di daerah tidak sekadar menunggu laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 mendatang. Pengawas pemilu diminta untuk terus mengasah insting mereka dalam mengendus adanya dugaan pelanggaran.

Jumat, 26 Juni 2015 16:09 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Penegakkan tindak pidana pemilu/pemilihan dalam Sentra Gakkumdu belum memberikan hasil yang positif selama ini. Namun di depan mata Pilkada sudah dekat, dan tidak ada jalan lain selain bekerja efektif antara Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu.

Jumat, 26 Juni 2015 14:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, potensi masalah sengketa merupakan pakaian yang tidak bisa dipisahkan dari proses, karena pemilihan itu sendiri merupakan satu rangkaian kompetisi antar pihak yang menghasilkan pemenang dan menghasilkan mereka yang tidak beruntung (yang kalah).

Jumat, 26 Juni 2015 14:15 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan kepala daerah  (Pilkada) adalah  akses kedaulatan rakyat dan merupakan perwujudan hak politik rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Hal ini dikatakan oleh Kejaksaan Agung, HM. Prasetyo saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan III DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Sidang Komisi II, Kamis, (25/6).

Halaman

Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilu RI

Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telepon : 021- 3905889 / 021 - 3907911